Komisi XIII DPR Desak Komnas HAM Investigasi Program Latihan Militer yang Tewaskan 5 Calon Manajer Koperasi Merah Putih

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginvestigasi program pemerintah yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Desakan itu disampaikan menyusul meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Andreas menegaskan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Tidak ada program pemerintah yang boleh mengorbankan keselamatan warga negara. Hak untuk hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan negara," kata Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga: Komnas HAM Desak Dilakukan Autopsi 5 Calon Manajer Koperasi yang Tewas karena Latsarmil

Andreas meminta pemerintah menghentikan sementara pelatihan dasar militer bagi calon manajer KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga investigasi selesai dilakukan.

Menurutnya, meninggalnya lima peserta dalam waktu sekitar 10 hari menjadi alarm serius yang tidak boleh diabaikan.

Program yang digelar Kementerian Pertahanan itu diikuti lebih dari 40 ribu peserta dan berlangsung selama 45 hari di 67 satuan TNI. Berdasarkan laporan medis, para korban dilaporkan meninggal akibat kondisi seperti heat stroke, henti jantung, dan komplikasi tuberkulosis.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh dan penghentian sementara pelatihan dasar militer bagi calon manajer KDMP dan KNMP, sambil dilakukan investigasi independen, autopsi forensik terhadap para korban, serta pemulihan keluarga korban. Komnas HAM harap hadir dan melakukan pemantauan terkait ini," ujarnya.

Selain meminta investigasi, Andreas juga mempertanyakan relevansi pelatihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi. Menurutnya, peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada kompetensi manajerial, tata kelola organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan usaha.

"Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, tata kelola, dan kepemimpinan koperasi, bukan pada pelatihan yang berisiko terhadap keselamatan peserta," katanya.

Andreas menambahkan Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus tersebut agar proses investigasi, penegakan hukum, dan pemulihan hak keluarga korban berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga mencatat bahwa Komnas HAM sebelumnya telah menyampaikan pandangan bahwa pelatihan dasar kemiliteran tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi serta perlu dievaluasi.