Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait. Meski demikian, pemerintah memastikan program unggulan tersebut tidak akan dihentikan karena dinilai menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Adik Presiden Prabowo itu menekankan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil tetap berjalan hingga tujuan program benar-benar tercapai.
"Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil," kata Hashim, dikutip dari Antara.
Ia melanjutkan, "Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan."
Baca Juga: Purbaya Sudah Pusing? Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Memang Banyak Kurangnya
Hashim mengungkapkan, gagasan MBG bukanlah program yang baru muncul ketika Prabowo menjadi Presiden. Menurutnya, ide tersebut telah digagas sejak sekitar tahun 2006 dengan tujuan memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, terutama dalam mengatasi persoalan stunting.
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen tersebut telah berulang kali disampaikan Prabowo dalam setiap kontestasi politik yang diikutinya.
"Ini suatu janji kampanye Prabowo Subianto sejak tahun 2009, waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya akan dapat makanan bergizi gratis, supaya kondisi yang sangat-sangat berat, yaitu stunting bisa kita tanggulangi," ujarnya.
Meski optimistis program tersebut akan terus berlanjut, Hashim tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Ia mengakui adanya dugaan penyimpangan sehingga pengawasan harus diperketat agar tujuan program tetap terjaga.
"Program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana, ya," ucap Hashim.
Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga terkait bersama anggota Srikandi Jaga Desa untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
Baca Juga: Prabowo dan Jokowi Diisukan Renggang, Ini Kata Gerindra
Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026. Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kaki tangan Sony berinisial Asep Yusuf Somantri (AYS), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono, Ketua Pengkajian Ketahanan Pangan Yayasan Indonesia Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Polri Lalu Muhammad Iwan (LMI) yang menjadi tersangka ketujuh dalam perkara tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: