Pemerintah Andalkan Jaringan Pipa untuk Program CNG, Pertagas Siap Ambil Peran

Rencana pemerintah menjadikan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mulai memasuki tahap implementasi. 

Di tengah persiapan uji coba tabung CNG dan penetapan kota percontohan, PT Pertamina Gas (Pertagas) menyatakan siap mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur apabila mendapat penugasan dari pemerintah.

Kesiapan itu menjadi penting lantaran pemerintah memprioritaskan pasokan CNG dari jaringan pipa gas eksisting. Program tahap awal juga akan difokuskan di kota-kota besar di Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur gas bumi sehingga distribusi dinilai lebih mudah dilakukan.

Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur, mengatakan perusahaan siap mengambil peran sesuai fungsi bisnisnya sebagai pengelola infrastruktur gas, termasuk apabila dibutuhkan untuk mendukung penyaluran CNG.

"Bilamana kami diminta untuk andil turut serta, kami siap support, melihat juga dari peran kami misalnya sebagai infrastrukturnya," kata Sulthani di SKG Tegal Gede Pertagas, Cikarang, Rabu (8/7/2026).

Menurut dia, implementasi program CNG masih memerlukan desain teknis yang disusun pemerintah, mulai dari skema penyaluran gas, lokasi stasiun kompresi, titik pasok, hingga mekanisme bisnis yang akan diterapkan.

"Kalau kita bicara CNG, secara konsep apakah nanti harus disalurkan melalui stasiun kompresi tertentu ataupun pengaliran gas dari pasoknya itu harus ke titik stasiun tertentu, di situlah mungkin akan melihat perannya Pertagas," ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, Pertagas menilai telah memiliki modal yang memadai untuk mendukung pengembangan CNG. Perusahaan saat ini mengelola jaringan pipa gas sepanjang 2.991 kilometer yang terdiri atas 61 segmen transmisi dan nontransmisi. 

Khusus di Jawa Barat, Pertagas mengoperasikan jaringan transmisi sepanjang 543 kilometer dengan diameter pipa mulai 6 inci hingga 32 inci.

Jaringan tersebut terhubung dengan sejumlah sumber pasokan gas, mulai dari produksi Pertamina EP, PHE ONWJ, BBG Jatinegara, fasilitas regasifikasi Nusantara Regas hingga sistem pipa South Sumatra West Java (SSWJ). 

Gas yang mengalir di jaringan tersebut saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, SPBG, CNG plant, hingga jaringan gas rumah tangga.

"Secara pipa, kalau kita bicara dari Sumatera bagian tengah sampai ke Jawa bagian timur, kita sudah terhubung pipanya sebagai pipa backbone," kata Sulthani.

Meski demikian, ia menegaskan Pertagas masih menunggu keputusan pemerintah mengenai bentuk pelaksanaan program CNG, termasuk skema bisnis yang akan diterapkan.

"Teknis seperti apa mungkin kita harus lihat juga nanti dari Migas sendiri, terkait dengan ketetapannya ataupun mekanisme bisnis seperti apa. Nanti kita lihat dari pemerintah seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah mulai menguji sekitar 15 prototipe tabung CNG berkapasitas setara LPG 3 kilogram di Laboratorium Lemigas sepanjang Juli 2026. 

Pengujian dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan sebelum program dijalankan secara bertahap.

Pada tahap awal, implementasi akan difokuskan di Jakarta sebelum diperluas ke kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Pemerintah juga memastikan pasokan gas akan diprioritaskan berasal dari jaringan pipa yang telah tersedia.

"Ada, bisa dialokasikan. Kita sudah bahas sama SKK Migas. Kan uji cobanya itu belum langsung masif. Jadi gasnya juga masih bisa kita ambil dari yang ada sekarang ini untuk uji coba di kota-kota tersebut," kata Laode.

Baca Juga: Program CNG Pengganti LPG 3 Kg Berpotensi Tarik Investasi China ke RI

Baca Juga: Uji Coba CNG 3 Kg Segera Dimulai, Masyarakat Tak Perlu Beli Tabung

Ia menambahkan pemerintah masih menyusun skema pengadaan tabung CNG tanpa menggunakan anggaran negara. 

Meski harga CNG nantinya disimulasikan setara dengan LPG 3 kilogram, pemerintah memperkirakan program tersebut berpotensi menekan beban subsidi energi hingga sekitar 30%.

"Sama dengan harganya LPG. Misal sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," tutup Laode.