Wamenkomdigi Nezar Ungkap Empat Strategi Tutup Kesenjangan Kapabilitas AI di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan empat langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. Langkah tersebut ditempuh agar tingginya adopsi AI di Indonesia dapat diikuti dengan kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut secara lebih produktif di berbagai sektor.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia. Namun, menurutnya, tantangan yang dihadapi kini bukan lagi soal akses terhadap teknologi, melainkan kemampuan menggunakannya secara optimal.

"Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting," ujar Nezar di Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Ia mengungkapkan Indonesia masuk dalam lima besar dunia untuk penggunaan ChatGPT dalam aktivitas coding, analitik data, dan pendidikan. Selain itu, hampir separuh angkatan kerja di Indonesia telah menggunakan AI setiap pekan.

Meski demikian, tingginya penggunaan AI belum diiringi pemanfaatan yang lebih mendalam, baik oleh individu maupun pelaku usaha.

Menurut Nezar, sebagian besar perusahaan masih menggunakan AI untuk mendukung aktivitas operasional dasar, sementara hanya sedikit yang telah mengintegrasikannya untuk mentransformasi model bisnis.

"Ini bukan soal kesenjangan akses, tapi kesenjangan dalam hal kedalaman," katanya.

Baca Juga: Nezar Patria Ajak Generasi Muda Bangun Demokrasi Dinamis di Tengah Era Digital

Kondisi serupa juga terjadi pada jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nezar menilai banyak UMKM yang belum sepenuhnya terdigitalisasi sehingga belum siap memanfaatkan AI secara maksimal.

"Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah memperkuat fondasi pengembangan AI melalui penyusunan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko.

Menurut Nezar, kebijakan tersebut diperlukan agar pengembangan AI berlangsung secara terarah, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai langkah pertama, Komdigi akan mendorong pemanfaatan AI di sektor pendidikan melalui pendekatan yang lebih terstruktur. AI diharapkan tidak lagi digunakan sebatas eksperimen individu, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang aman dan sesuai dengan usia peserta didik.

"Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman dan sesuai dengan tahapan usia," ujarnya.

Langkah kedua difokuskan pada sektor kesehatan. Nezar mencontohkan penggunaan AI dalam proses penapisan tuberkulosis (TBC) yang dinilai mampu membantu tenaga kesehatan melakukan diagnosis awal lebih cepat, terutama di wilayah yang kekurangan dokter spesialis.

"AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil," katanya.

Selanjutnya, pemerintah ingin memperluas pemanfaatan AI di sektor jasa keuangan. Teknologi yang selama ini dimanfaatkan perusahaan besar untuk mendeteksi penipuan, mengelola sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen diharapkan juga dapat diterapkan di lembaga keuangan mikro.

"Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar," ujar Nezar.

Baca Juga: Wamenkomdigi Nezar: Humas Pemerintah Harus Kuasai Algoritma Media Sosial demi Jaga Kepercayaan Publik

Strategi keempat menyasar sektor pemerintahan. Menurutnya, penerapan AI di instansi pemerintah masih belum merata, padahal teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

"Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI," katanya.

Di akhir pemaparannya, Nezar menegaskan AI seharusnya diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Karena itu, peningkatan literasi AI perlu dibarengi dengan penguatan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara bertanggung jawab.

"Pemerintah akan terus membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja," pungkasnya.