Ada Cukong Tanah di Masela, Bahlil Pastikan Ganti Untung Tak Disamaratakan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan proses kompensasi atau ganti untung atas pembebasan lahan dan tanaman untuk Proyek LNG Abadi Masela akan mengedepankan prinsip keadilan. Pemerintah tidak akan menyamakan perlakuan antara pemilik lahan turun-temurun dengan pihak yang membeli lahan untuk tujuan spekulasi.

Penegasan itu disampaikan Bahlil menyusul munculnya fenomena spekulan atau cukong tanah di kawasan seluas sekitar 660 hektare yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kilang gas darat (onshore LNG) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Ia mengatakan pemerintah telah memetakan kepemilikan lahan ke dalam tiga kategori sebagai dasar pemberian kompensasi.

"Saya tahu di sini ada abuleke (istilah lokal untuk spekulan/cukong). Saya membagi tiga klasifikasi. Yang pertama adalah betul lahan yang punya masyarakat yang secara turun-temurun dia punya. Itu pertama. Yang kedua adalah lahan masyarakat yang mungkin pada saat dulu dia punya cucu, dia punya anak mau kuliah, butuh uang, terus dia jual ke masyarakat setempat. Yang ketiga adalah masyarakat yang sudah jual kepada orang di saat proyek ini baru mau jalan," jelasnya usai menghadiri groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Karena itu, ia meminta SKK Migas membedakan perlakuan terhadap masing-masing kategori pemilik lahan agar kompensasi tidak dinikmati oleh pihak yang membeli lahan ketika proyek mulai bergulir.

"Saya sudah meminta kepada SKK Migas perlakuannya harus beda. Itu yang kau maksudkan kan? Jadi tidak boleh kita menjual hak kesulungan kepada orang yang punya bukan hak kesulungan. Ya itu sudah, filosofi banget itu," tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun, meski berada di kawasan hutan, perlu memperoleh ganti untung, bukan sekadar ganti rugi.

Menurutnya, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar proyek.

"Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tempat investasi berlangsung dan bagi negara, rakyat, serta bangsa Indonesia," tambahnya.

Hingga peletakan batu pertama digelar, proses pembebasan lahan masih berlangsung. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Warta Ekonomi di lapangan, dari total kebutuhan lahan sekitar 660 hektare, baru sekitar 5,5 hektare yang telah diselesaikan kompensasinya.

"Karena yang disiapkan untuk lahan Groundbreaking ini kan 5,5 ha," ujar sumber kepada Warta Ekonomi.

Sebagai informasi, Proyek LNG Abadi Masela resmi memulai pembangunan fisik melalui peletakan batu pertama pada Kamis (16/7/2026). 

Baca Juga: Bahlil Ungkap Pupuk Indonesia Bakal Bangun Pabrik di Saumlaki, Pakai Gas Masela

Baca Juga: Bahlil Pastikan Masyarakat Tanimbar Jadi Prioritas Utama Tenaga Kerja Proyek LNG Masela

Baca Juga: Bahlil: 60% Gas Masela untuk Domestik, Pupuk hingga PLN Kebagian

Proyek senilai sekitar US$20,95 miliar atau sekitar Rp390 triliun itu mengembangkan Lapangan Abadi dengan cadangan gas sekitar 6,97 triliun kaki kubik (TCF). Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun serta 35.000 barel kondensat per hari. 

Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% participating interest (PI), sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% PI dan Petronas memegang 15% PI.