Eks Wamenkumham Akui Prabowo Mustahil Dimakzulkan, Tapi Ada Ancaman Lebih Besar

Posisi politik Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat kokoh sehingga upaya pemakzulan melalui jalur konstitusi disebut nyaris mustahil terjadi.

Namun, di balik kuatnya dukungan politik tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana justru mengingatkan adanya ancaman lain yang menurutnya tidak boleh diabaikan.

Pandangan itu disampaikan Denny melalui surat terbuka keenam yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Dalam surat tersebut, pakar hukum tata negara itu mempertanyakan seberapa lama pemerintahan mampu bertahan di tengah berbagai isu politik, ekonomi, hingga dugaan skandal yang terus bermunculan.

"Gosip dan gibah politik berseliweran: dolar terus naik, krisis ekonomi membayang, dugaan korupsi Febrie, korupsi makan bergizi, isu pembangkangan Kapolri, hingga kasak-kusuk skandal pribadi di sekitar Istana. Pertanyaannya satu: sampai kapan Prabowo bisa bertahan?" tulis Denny di akun X.

Baca Juga: Aturan Konsitusi: Kalau Prabowo Tumbang, Gibran Akan Menjadi Presiden

Meski menyoroti berbagai persoalan tersebut, Denny menegaskan bahwa secara politik peluang pemakzulan Presiden Prabowo melalui mekanisme konstitusi sangat kecil.

"Secara politik-matematik, posisi Bapak sangat kuat. Konstitusi mengatur pemakzulan bermula di DPR, diperiksa Mahkamah Konstitusi, lalu diputus MPR. Koalisi pemerintah mendominasi DPR; oposisi sejati nyaris tak ada. Karena itu, setiap upaya pemakzulan hampir pasti berhenti sebelum dimulai," ujarnya.

Denny kemudian mengkritik kondisi demokrasi dan ruang kontrol publik di Indonesia. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat sipil perlahan kehilangan daya kritis karena terserap ke dalam lingkaran kekuasaan maupun dipengaruhi berbagai kepentingan.

Ia juga menyinggung media, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa yang dinilainya menghadapi berbagai bentuk tekanan.

"Mahasiswa terus dibujuk-rayu. Siapapun yang tetap kritis, dicoba dibeli dengan emas berkilo-kilogram atau dolar berkoper-koper dari brankas rumah sang koruptor; atau dibungkam lewat kriminalisasi, atau dihabisi lewat air keras yang membuta mata dan racun arsenik yang merenggut nyawa," sebutnya.

Meski demikian, Denny mengingatkan bahwa kekuatan politik yang besar tidak selalu menjamin sebuah pemerintahan akan bertahan selamanya.

"Secara teori, hampir tak tersisa ruang perlawanan yang mampu menumbangkan presiden. Tetapi hati-hati, Bapak Presiden. Air tenang bukan berarti tidak menghanyutkan. Arus deras yang lama dibendung dapat ambrol menjadi bencana banjir bandang, ketika momentum gempa datang, meski guncangannya hanya beberapa detik saja," ungkap Denny.

Baca Juga: Dulu Bilang Gaji Guru Sulit Naik Karena Tak Ada Uang, Prabowo Kini Setuju Naikkan Tukin TNI

Ia mengaitkan pandangannya dengan surat terbuka sebelumnya yang berjudul Tiga Sebab Jatuhnya Rezim. Dalam tulisannya, Denny menyebut sebuah pemerintahan dapat menghadapi ancaman akibat krisis ekonomi, skandal publik, maupun skandal pribadi.

"Artinya, jalurnya memang bukan melalui proses konstitusional di parlemen Senayan, melainkan melalui teriakan massa di jalanan," katanya.

Olehnya itu, Denny mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan kekuasaan tidak selalu runtuh karena lemahnya dukungan politik atau militer, tetapi juga bisa berakhir ketika penguasa merasa terlalu kuat dan kehilangan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Ketika rakyat sudah bersatu, di situlah ancaman pemakzulan disebut sudah tidak dapat terkalahkan. 

"Sejarah berkali-kali mencatat: kekuasaan menghilang bukan karena lemah secara politik dan militer, melainkan justru ketika terlalu kuat, terlalu percaya diri, dan tidak siap saat rakyat menentukan arah sejarah bangsanya sendiri. Ingat, rakyat yang bersatu dalam perlawanan, tak bisa dikalahkan," tambahnya.