Said Didu Bilang Kerusuhan seperti 1998 Sulit terulang, Yang Dibenci Rakyat itu Gibran Bukan Prabowo

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai potensi terjadinya gejolak politik dan kerusuhan seperti peristiwa 1998 sulit terulang pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara kondisi Indonesia saat ini dengan situasi menjelang jatuhnya pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dalam analisis yang disampaikannya, Said Didu menyebut stabilitas pasokan bahan pokok, struktur utang negara, hingga perubahan peta ekonomi global menjadi faktor utama yang membuat skenario kerusuhan besar seperti 1998 sulit terjadi.

"Kondisi 1998 sangat berbeda dengan kondisi saat ini," tulis Said Didu.

Said menjelaskan, pada 1998 Indonesia mengalami kelangkaan bahan pokok yang diperparah oleh dominasi oligarki terhadap stok dan impor.

Sementara saat ini, menurut dia, ketersediaan bahan pokok relatif terjaga dan berada di bawah kendali pemerintah.

Selain itu, ia menyoroti perbedaan komposisi utang pemerintah. Jika pada 1998 sekitar 80 persen utang Indonesia berasal dari luar negeri, saat ini mayoritas utang disebut berasal dari dalam negeri sehingga tekanan terhadap kebutuhan dolar dinilai lebih rendah.

Said Didu juga menilai situasi ekonomi global saat ini lebih stabil dibandingkan krisis Asia 1998. Menurutnya, gejolak internasional yang terjadi saat ini lebih dipengaruhi konflik geopolitik daripada persoalan ekonomi.

Ia turut menyoroti perubahan tatanan dunia dari sistem unipolar yang didominasi Amerika Serikat menjadi multipolar, yang disebutnya menciptakan keseimbangan kekuatan global.

Di sektor ekonomi domestik, Said menilai kondisi masyarakat lapisan bawah relatif stabil, meskipun kelompok masyarakat kelas menengah bawah di perkotaan masih menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Said, perkembangan teknologi juga membuat potensi mobilisasi massa seperti pada 1998 menjadi lebih sulit dilakukan. Ia menilai aliran dana yang diduga mendukung gerakan massa kini lebih mudah dideteksi secara real time.

Selain itu, Said menyebut oligarki tidak mudah bergerak karena pemerintah saat ini dinilai memiliki sikap tegas dan mampu memantau aktivitas kelompok-kelompok tertentu.

Faktor lain yang disoroti adalah dinamika politik terkait keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Said, polarisasi politik saat ini berbeda dengan 1998, ketika sebagian besar masyarakat memiliki sikap yang sama terhadap pemerintahan Soeharto.

Ia berpendapat, sebagian kelompok yang mengkritik Presiden Prabowo justru lebih menolak dan benci kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga potensi terjadinya konsolidasi massa dalam satu arah dinilai lebih kecil.