Sindiran Eks Pengacara Roy Suryo, 'Jokowi Main Raja-Rajaan karena Tahu Tak Punya Panggung Akademis, 'Status Sarjana Saja Dipersoalkan'

Mantan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, melontarkan kritik terhadap Mantan Presiden Jokowi terkait sejumlah kunjungannya ke berbagai daerah yang melibatkan penyambutan adat dan simbol budaya.

Dalam pernyataannya, Khozinudin menilai karena Jokowi tidak memiliki latar belakang akademik maupun keagamaan yang cukup untuk memanfaatkan forum-forum akademik atau kegiatan keagamaan sebagai sarana membangun pengaruh politik.

"Jokowi tak punya kemampuan akademik. Bahkan status sarjana UGM-nya dipersoalkan. Sehingga, tak mungkin Jokowi keliling daerah meminjam mimbar akademik," kata Khozinudin.

Menurut dia, mantan presiden itu juga dinilai tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan forum-forum keagamaan, seperti tabligh akbar atau pengajian, sebagai medium komunikasi politik.

Karena itu, Khozinudin berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan Jokowi saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah lebih banyak memanfaatkan simbol-simbol budaya dan tradisi lokal.

"Satu-satunya modus yang pas dan sesuai untuk membungkus kampanye politik Jokowi adalah main raja-rajaan," ujarnya.

Khozinudin menuding penyambutan adat yang diterima Jokowi di sejumlah daerah, termasuk di Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan semata-mata bertujuan melestarikan budaya, melainkan memiliki kepentingan politik untuk meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menduga tujuan politik Jokowi tidak hanya sebatas membawa PSI memperoleh kursi di parlemen, tetapi juga memperkuat pengaruh politik keluarganya di masa mendatang.

"Target Jokowi ambisius. Bukan sekadar PSI masuk Senayan, tetapi diduga ingin kembali berkuasa melalui dinasti politiknya," kata Khozinudin.

Menurut dia, perubahan aturan pencalonan presiden setelah dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold membuka peluang bagi setiap partai politik, termasuk PSI, untuk mengusung calon presiden sendiri pada Pemilu 2029.

Khozinudin juga mempertanyakan sikap Partai Gerindra yang dinilainya belum melihat potensi persaingan politik tersebut.