PIER Proyeksi Ekonomi RI Melambat di Semester II 2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada semester II 2026. Meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih bertahan di atas 5 persen hingga akhir tahun.

Chief Economist Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, mengatakan perlambatan pertumbuhan terutama akan terlihat pada kuartal III dan kuartal IV 2026.

“Kalau kita bicara tentang forecast, forecast dari kami saat ini, itu kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4 pertumbuhan ekonomi itu akan terus melambat. Tapi memang masih akan terus di atas 5 persen,” ujar Josua dalam Media Gathering PIER, Senin (10/8/2026).

Dengan kondisi tersebut, PIER memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2026 berada di kisaran 5,2-5,3 persen.

Proyeksi tersebut disampaikan dalam kajian 2026 Indonesia Economic Outlook bertajuk Resilience Under Pressure. PIER menilai fundamental ekonomi domestik Indonesia masih cukup kuat meski menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Salah satu faktor yang membuat pertumbuhan melambat adalah normalisasi konsumsi rumah tangga setelah peningkatan aktivitas selama Ramadan dan Idulfitri.

Pada kuartal II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen yoy pada kuartal I.

Meski konsumsi rumah tangga mengalami moderasi, investasi justru menunjukkan penguatan. PIER mencatat investasi tetap atau Gross Fixed Capital Formation (GFCF) tumbuh lebih kuat, terutama didorong peningkatan investasi kendaraan yang berkaitan dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pemerintah Jadi Penopang Pertumbuhan

Menurut Josua, ketahanan ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal yang bersifat pro-pertumbuhan.

“Memang masih cukup resilient, tetapi memang resiliensi itu sangat ditopang oleh kebijakan pemerintah, terutama program-program pro-growth yang ditopang oleh fiscal driven,” kata Josua.

Salah satu kebijakan tersebut adalah paket stimulus fiskal senilai Rp26,34 triliun yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026.

Sekitar 70 persen stimulus tersebut diarahkan untuk kebutuhan pangan dan biaya hidup masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi.

Josua menilai dampak langsung stimulus tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas karena nilai stimulus tidak terlalu besar. Namun, kebijakan tersebut tetap penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Jadi kebijakan stimulus package pada semester dua tahun ini itu lebih untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap tumbuh di atas 5 persen, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

PIER memperkirakan paket stimulus tersebut hanya memberikan tambahan sekitar 0,05-0,15 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi 2026, bergantung pada efektivitas implementasi dan multiplier fiskalnya. Dengan demikian, stimulus lebih berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan dibandingkan sebagai akselerator ekonomi.

Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci

Konsumsi rumah tangga menjadi perhatian karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Josua menyebut kontribusinya berada di sekitar 55 persen terhadap PDB.

Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Di sisi lain, sektor eksternal masih menjadi salah satu tantangan. PIER mencatat ekspor masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global dan lemahnya permintaan eksternal.

Sementara itu, impor relatif lebih kuat seiring dengan permintaan domestik yang masih terjaga. Kondisi tersebut membuat ekspor neto masih menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Airlangga Genjot Data Center, AI, dan Semikonduktor demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Baca Juga: Tanpa Ada Event Besar, Airlangga Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,29% di Kuartal II Sudah Cukup Baik

Josua juga menjelaskan bahwa struktur impor Indonesia sebagian besar berkaitan dengan barang modal. Dengan demikian, peningkatan investasi biasanya akan diikuti kenaikan impor.

“Kalau kita bicara tentang import, itu memang sejalan dengan investment. Jadi memang karena struktur import kita itu sekitar 90 persen dari capital goods,” jelasnya.