Ditanya Soal Hasil Kinerjanya Selama 1 Tahun Lebih Jadi Gubernur Jabar, Begini Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi buka suara mengenai kritik yang mempertanyakan hasil kerjanya selama memimpin Jawa Barat. Sorotan tersebut terutama menyangkut persoalan pengangguran, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi indikator penting dalam mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Dedi tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, ia menilai kritik terhadap kinerjanya perlu melihat data secara utuh. Ia mengklaim bahwa pihaknya sukses menurutnya angka pengangguran dan kemiskinan di Jabar.

Baca Juga: UGM Klaim Tak Punya Kewajiban Jawab Keaslian Ijazah Jokowi: Yang Meragukan, Dialah Harus Membuktikan

"Sejak memimpin, angka pengangguran dan kemiskinan mengalami penurunan meskipun tidak besar dan belum sesuai harapan. IPM, memang sedari lama kami itu rendah, tapi pada lalu peningkatan tertinggi nasional. Itu dari data BPS," kata Dedi, dikutip Selasa (11/8/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ia jadikan rujukan menunjukkan bahwa sejumlah indikator pembangunan Jawa Barat menunjukkan perbaikan sejak dirinya mulai menjabat pada 20 Februari 2025.

Salah satu indikator yang disoroti adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Februari 2025, TPT Jawa Barat tercatat sebesar 6,74 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 6,61 persen pada Mei 2026.

Tren serupa juga terlihat pada angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 tercatat 7,02 persen. Setahun kemudian, angka tersebut turun menjadi 6,54 persen pada Maret 2026 atau setara sekitar 3,44 juta penduduk.

Sementara itu, IPM Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90. Angka tersebut meningkat 0,98 poin dibandingkan capaian 2024 yang berada di level 74,92. 

Dedi juga menolak jika capaian tersebut semata-mata disebut sebagai hasil kerja dirinya sebagai gubernur. Menurutnya, perkembangan pembangunan di Jawa Barat merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat.

"Raihan Jawa Barat saat ini bukan kinerja dari gubernur, melainkan seluruh masyarakat, kepala desa, lurah, camat, hingga para bupati dan wali kota," ujarnya.

Adapun Dedi juga menyoroti aktivitas yang dilakukannya ketika turun langsung ke berbagai wilayah Jawa Barat. Ia mengaku kerap membantu menyelesaikan persoalan warga secara personal.

Bantuan tersebut antara lain berupa pembangunan atau perbaikan rumah bagi masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak hingga memberikan sepeda kepada anak yang membutuhkan sarana transportasi.

"Saya sering melakukan hal positif secara personal bagi warga," ucapnya.

Sementara dari sisi kebijakan pemerintah provinsi, ia menyebut pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian. Pemprov Jabar telah menerapkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Bantuan kepada sekolah swasta juga diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

Selain biaya pendidikan, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dan biaya transportasi bagi siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera.

"Sekolah negeri di Jawa Barat sudah sepenuhnya gratis, lalu kami bantu secara bertahap dan sesuai kemampuan anggaran bagi sekolah swasta," tuturnya.

Dedi juga mengklaim terjadi peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya anggaran infrastruktur disebut berada di kisaran Rp400 miliar per tahun, kini alokasinya mendekati Rp4 triliun.

"Dalam waktu 1,5 tahun ini, yang belum menikmati listrik dari 600 ribu KK menjadi sisa 80 ribu KK, di samping perbaikan puluhan ribu rumah tidak layak huni dan jaminan layanan kesehatan gratis," kata Dedi.

Baca Juga: PSI: Jokowi Punya Satu Mantra, Sudah Menempel di Banyak Kepala Warga Indonesia

Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno sebelumnya menyoroti kinerja dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Ia dinilai belum sebanding dengan popularitasnya di media sosial. Kritik tersebut antara lain dikaitkan dengan persoalan pengangguran, kemiskinan, dan IPM Jawa Barat.