Kredit UMKM Ditarget Rp2.000 Triliun, Airlangga Minta Maman Cari Sumber Pembiayaan Baru

Pemerintah mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tumbuh lebih agresif sepanjang 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan memberikan target baru kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk membawa total kredit UMKM menjadi Rp2.000 triliun.

Target tersebut menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah karena realisasi kredit UMKM perbankan hingga Juni 2026 baru mencapai Rp1.519,35 triliun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), angka tersebut setara dengan 16,73 persen dari total kredit perbankan dan tumbuh 1,05 persen secara tahunan.

Airlangga menilai peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah perlu membuka akses pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku usaha yang sudah berkembang agar mereka bisa meningkatkan skala bisnis.

"Kalau kita dari KUR kan siram Rp370 triliun sampai Rp400 triliun. Jadi, sisanya itu yang bukan kredit yang di bawah Rp500 juta atau bahkan Rp10 miliar, tapi itu naik sampai Rp50 miliar ke atas. Nah, inilah PR tambahan untuk Pak Maman," kata Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran KUR sekitar Rp370 triliun hingga Rp400 triliun pada tahun ini. Namun, Airlangga ingin pembiayaan di luar KUR ikut diperkuat, terutama untuk UMKM yang membutuhkan modal lebih besar untuk naik kelas.

Menurut Airlangga, target Rp2.000 triliun dipilih sebagai angka yang lebih realistis dibandingkan target ideal pembiayaan UMKM sebesar 30 persen dari total kredit perbankan. Dengan total kredit perbankan sekitar Rp9.000 triliun, porsi 30 persen sebenarnya setara dengan Rp3.000 triliun.

"Loncat dari Rp1.500 triliun ke Rp3.000 triliun itu kan loncat 100 persen. Gimana kalau kita turunkan ke Pak Maman Rp2.000 triliun. Jadi, saya bilang ini saja yang saya ingin sampaikan di summit, naik ke Rp2.000 triliun," ujar Airlangga.

Meski demikian, pemerintah tidak ingin ekspansi kredit dilakukan secara sembarangan. Airlangga mengingatkan perbankan tetap harus memperhatikan pengelolaan risiko agar peningkatan pembiayaan tidak berujung pada memburuknya kualitas kredit.

Peringatan tersebut menjadi penting karena rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM masih berada di level 4,54 persen. Artinya, dorongan meningkatkan penyaluran kredit harus berjalan beriringan dengan kemampuan bank mengelola risiko pembiayaan.

Baca Juga: Maman Sebut Kredit Saja Tak Cukup, UMKM Butuh Kepastian Pasar

Secara keseluruhan, pembiayaan UMKM yang disalurkan melalui berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Nilai tersebut tumbuh 2,16 persen secara tahunan.

Airlangga sebelumnya menyebut porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih belum mencapai level ideal. Karena itu, pemerintah melihat masih ada ruang besar untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai skala.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan tersebut benar-benar masuk ke sektor usaha produktif. Pemerintah ingin kredit yang lebih besar tidak sekadar meningkatkan angka penyaluran, tetapi mampu membantu UMKM memperluas kapasitas produksi, memperkuat usaha, dan akhirnya naik kelas.

Dengan target Rp2.000 triliun, pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi, akses pembiayaan UMKM harus diperluas, tetapi di sisi lain kualitas kredit dan risiko perbankan tetap harus dijaga agar ekspansi pembiayaan berlangsung secara sehat.