Eks Wamen: Diminta Ijazah SMA Saja Kok Sulit Sekali Mas Gibran? Tinggal Tunjukkan Selesai

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana kembali menyoroti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini, Denny secara terbuka meminta Gibran menunjukkan ijazah SMA yang dipersoalkan, bahkan kembali menaikkan nominal hadiah dalam sayembara yang sebelumnya ia lontarkan.

Denny menyampaikan tantangan tersebut melalui akun X miliknya pada Jumat (14/8/2026). Ia mempertanyakan mengapa menunjukkan ijazah SMA dianggap sulit jika dokumen tersebut memang tersedia.

"Saya minta tunjukkan saja ijazah SMA kok sulit sekali Mas Gibran? Bung Andi Azwan, juga galak amat. Tinggal tunjukkan selesai," tulisnya di akun X, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: 'BUMN Ini Kadang Bekerja Seenaknya' Prabowo Siap Usut Direksi Nakal 3 Dekade Terakhir

Tak berhenti di situ, Denny juga kembali menggaungkan sayembara terkait ijazah Gibran. Ia bahkan menyebut hadiah bagi pihak yang mampu menunjukkan ijazah tersebut kini mencapai Rp250 juta.

"Ayo sayembara yang bisa tunjukkan ijazah Mas Gibran masih berlaku. Hadiahnya per hari ini naik menjadi Rp250 juta," ujarnya.

Sikap Denny yang terus mengkritisi persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, ia pernah menjelaskan mengapa dirinya memilih untuk tetap bersuara, terutama menyangkut posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Setelah melihat situasi, rasanya selemah-lemahnya iman, diam dalam hati aja itu dosa juga,” kata Denny dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official belum lama ini.

Menurut Denny, kondisi yang berkembang membuat masyarakat perlu meningkatkan keberanian untuk mengambil sikap dalam melihat persoalan yang terjadi.

Baca Juga: Pengamat: Indonesia Sekarang Cuma Ada 2 Partai, PDIP dan Non PDIP, PSI? Gak Lah

“Itulah karena menurut saya situasinya sudah relatif sampai pada tahap kita tidak bisa membiarkan,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah bidang hukum, terutama hukum tata negara. Denny kembali mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Saat itu, Ketua MK merupakan paman Gibran.

“Hukum terutama, tata negara terutama, yang paling mengganggu logika kewarasan itu ketika putusan dimulai sejak menurut saya yang paling monumental itu, putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran. Dari situ kemudian terus logika kita terbolak-balik gitu,” terang dia.

Meski proses tersebut telah berlalu dan Gibran kini telah menjabat sebagai Wakil Presiden, Denny menilai persoalan tersebut tidak semestinya dianggap selesai begitu saja.

“Justru kita tidak bisa membiarkan dosa kolektif bangsa ini terus-menerus,” ungkapnya.

“Hukum itu bukan hanya bicara putusan Mahkamah Konstitusi, sudah dilantik jadi wakil presiden selesai. Bukan! Hukum itu tidak senaif itu. Hukum itu ada kepastian memang, tapi keadilan dan kemanfaatan,” lanjut dia.

Atas dasar itulah, Denny merasa suara kritis tetap diperlukan. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya berhenti mempertanyakan persoalan yang dianggap berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.

“Nah pada tataran keadilan dan kemanfaatan itulah kita harus terus menyuarakan sikap kritis,” tambah Denny.