Kredit Foto: Istimewa
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan pesan keras terkait komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengklaim sebagai pemerintahan antikorupsi apabila praktik korupsi masih dibiarkan terjadi di sekitar elite kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat memberikan pidato dalam peringatan HUT ke-12 Projo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026). Acara tersebut digelar secara sederhana dan hanya dihadiri pengurus inti serta puluhan relawan.
Budi Arie menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan lingkungan di sekitar pusat kekuasaan tidak menjadi tempat berkembangnya praktik korupsi.
"Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan," kata Budi Arie.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie di tengah dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya, dia menegaskan bahwa Projo tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang saat ini berjalan.
Budi Arie juga menilai upaya pemberantasan korupsi harus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, komitmen tersebut akan sulit terlihat apabila masih terdapat dugaan praktik korupsi di lingkungan elite pemerintahan.
Sikap tersebut menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Budi Arie dalam peringatan ulang tahun Projo tahun ini. Ia tidak hanya berbicara mengenai dukungan politik, tetapi juga menyinggung pentingnya menjaga pemerintahan dari praktik korupsi.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam acara HUT ke-12 Projo tersebut. Padahal, Budi Arie mengakui pihaknya telah menyampaikan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri acara tersebut.
Menurut Budi Arie, Jokowi memiliki agenda lain di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Dia tidak menjelaskan secara rinci kegiatan yang dimaksud karena menyebutnya sebagai agenda khusus.
"Pak Jokowi ada jadwal setelah menjadi saksi di pernikahan sespri Pak Prabowo, mungkin ada janji, ada jadwal," kata Budi Arie.
Jokowi memang berada di Jakarta pada hari yang sama setelah menghadiri pernikahan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo, Rizky Irmansyah, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir sebagai saksi bersama Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Sendiri yang Bilang: Bisa Saja Tak Maju Lagi di 2029, Ini Alasannya
Meski Jokowi absen, Projo tetap menggelar peringatan HUT ke-12 secara sederhana. Tidak terlihat banner atau baliho yang menampilkan foto Jokowi maupun Prabowo-Gibran di lokasi acara, sementara siluet Jokowi hanya terlihat pada logo Projo yang terpasang di bagian depan kantor.
Budi Arie menegaskan keberadaan unsur Jokowi tetap tercermin melalui identitas organisasi tersebut. "Ada. Ini kan cuman logo aja. Ada, lihat tuh. Semuanya logonya ada kok," ujarnya ketika ditanya mengenai tidak adanya foto Jokowi maupun Prabowo-Gibran.
Selain menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, Budi Arie menempatkan isu pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dalam perjalanan pemerintahan. Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap pemerintah tidak harus menghilangkan kritik mengenai tata kelola kekuasaan.
HUT ke-12 Projo tidak hanya menjadi momentum internal organisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi Budi Arie untuk menyampaikan sikap politiknya. Di tengah absennya Jokowi, Projo menegaskan dukungan kepada Prabowo-Gibran sekaligus mengingatkan pentingnya memastikan lingkungan kekuasaan bebas dari praktik korupsi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: