Menari di Atas Genderang Orang: Mengapa Indonesia Belum Menguasai Teknologi Masa Depan?

Ada ungkapan yang rasanya tepat menggambarkan cara Indonesia memasuki berbagai industri masa depan: menari di atas genderang orang. Kita ikut bergerak mengikuti irama, tampak sibuk, bahkan kadang merasa memimpin. Padahal, genderang, penabuh, dan lagunya masih milik pihak lain.

Pola ini terlihat pada tiga sektor yang diproyeksikan menentukan masa depan ekonomi: e-commerce, hilirisasi nikel untuk kendaraan listrik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Indonesia hadir dengan pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan antusiasme tinggi. Namun, posisi yang kita tempati umumnya hanya sebagai pasar, pemasok bahan baku, atau operator. Teknologi inti, hak kekayaan intelektual, dan kuasa menentukan arah industri tetap berada di tangan pihak lain.

Memanfaatkan teknologi asing tentu bukan persoalan. Semua negara maju juga melakukannya. Perusahaan Amerika bergantung pada cip buatan Taiwan, hampir seluruh industri teknologi memanfaatkan perangkat lunak open source, dan talenta terbaik direkrut dari berbagai negara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang tersisa setelah teknologi itu digunakan selama bertahun-tahun. Apakah kita memperoleh lebih banyak insinyur, paten, kemampuan rekayasa, data, dan daya tawar? Ataukah kita hanya semakin mahir mengoperasikan sistem yang tetap tidak kita kuasai?

Di Indonesia, perbedaan ini kerap dikaburkan. Instalasi disebut inovasi, perakitan dianggap sebagai penguasaan teknologi, dan keberadaan server di dalam negeri segera diberi label kedaulatan. Padahal, jika seluruh keunggulan ikut hilang ketika pemasok atau pemilik modal pergi, yang dibangun sesungguhnya tidak lebih dari sebuah panggung.

Contoh paling nyata terlihat pada perusahaan digital nasional. Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak tumbuh dengan pola yang lazim digunakan di Silicon Valley: membakar uang untuk mensubsidi tarif dan ongkos kirim, membangun network effect, lalu berharap dominasi pasar menghasilkan keuntungan pada masa depan.

Strategi itu membutuhkan modal yang sangat besar dan kesabaran yang panjang. Uber, misalnya, baru mencatat laba operasi pertama pada 2023 setelah bertahun-tahun merugi, melalui proses konsolidasi yang panjang dan kenaikan beban yang ditanggung pengemudi maupun pedagang.

Dalam model bisnis seperti itu, pemenang biasanya bukan yang paling inovatif, melainkan yang mampu membiayai kerugian paling lama. Pada akhirnya, pemain Indonesia harus berhadapan dengan Shopee dan TikTok Shop yang memiliki sumber pendanaan jauh lebih besar. Pada saat yang sama, mereka juga tidak memiliki teknologi yang cukup sulit untuk dibeli atau ditiru. Ketika modal asing dengan kapasitas lebih besar datang, label "karya anak bangsa" ternyata tidak cukup menjadi benteng.

Perkembangan berikutnya menunjukkan arah yang jelas. Bukalapak, unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia, pada awal 2025 menutup layanan penjualan barang fisik yang menjadi fondasi bisnisnya. Tokopedia pada Januari 2024 melepas 75 persen saham kepada ByteDance. Harga saham GoTo turun lebih dari 85 persen dibandingkan harga penawaran umum perdana pada 2022 dan lama bertahan di level Rp50. Pada Agustus 2026, MSCI mengeluarkan saham tersebut dari indeksnya karena persoalan likuiditas.

Rangkaian peristiwa itu tidak menghapus kerja keras ribuan orang yang membangun perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan yang selama masa kejayaan startup jarang diajukan: bagian mana dari mesin bisnis itu yang benar-benar kita kuasai?

Gojek membangun sebagian fondasi rekayasanya di Bengaluru setelah mengakuisisi dua perusahaan India untuk memperkuat aplikasinya. Teknologi Tokopedia kini perlahan diintegrasikan ke dalam ekosistem ByteDance, meskipun perusahaan membantah berbagai pemberitaan yang menggambarkan proses tersebut secara berlebihan. Indonesia memiliki pasarnya, tetapi kemampuan penting dibangun di Bengaluru dan kendalinya kemudian bergeser ke Beijing.

Pola serupa juga terlihat pada hilirisasi nikel. Larangan ekspor bijih nikel pada 2020 merupakan kebijakan industri yang berani. Ekspor produk olahan meningkat pesat dan Indonesia kini menghasilkan lebih dari 60 persen produksi nikel dunia.

Pencapaian tersebut patut diapresiasi. Namun, jika ukuran keberhasilan adalah penguasaan teknologi, Indonesia sejatinya baru berpindah dari penjual bahan mentah menjadi penjual bahan setengah jadi. Tungku peleburan, teknologi pemisahan logam, hingga kimia baterai masih didominasi oleh Cina, Korea Selatan, dan Jepang.

Sebuah studi memperkirakan 68 persen investasi asing di sektor ini berasal dari Cina dan 94 persen produksinya dijual kepada pembeli Cina. Ketergantungan tersebut menjadi semakin penting ketika arah teknologi baterai mulai bergeser. Pada 2025, baterai LFP yang tidak menggunakan nikel telah menguasai 55 persen pasar baterai kendaraan listrik global. Mobil listrik terlaris di Indonesia pun sudah memakai teknologi tersebut.

Artinya, sekalipun Indonesia menguasai sebagian besar pasokan nikel dunia, posisi tersebut tetap rentan selama tidak ikut menentukan arah perkembangan teknologi baterai.

Fenomena yang sama mulai muncul dalam pengembangan AI. Sahabat-AI dipromosikan sebagai model berdaulat karya anak bangsa. Inisiatif tersebut layak diapresiasi, tetapi fondasinya tetap bertumpu pada Llama milik Meta, Gemma milik Google, dan cip buatan Nvidia.

Kedaulatannya terutama terletak pada dukungan bahasa Indonesia dan lokasi penyimpanan data, bukan pada lapisan teknologi inti yang menentukan arah perkembangannya. Menjalankan teknologi asing di server sendiri memang memberikan kendali operasional, tetapi belum tentu menghadirkan kemandirian.

Ironisnya, aset yang benar-benar khas Indonesia justru belum dimanfaatkan secara optimal, yakni data lokal yang autentik, mulai dari bahasa daerah hingga sektor pertanian, kelautan, dan kesehatan. Ketika internet semakin dipenuhi konten buatan mesin yang menurunkan kualitas data pelatihan, data autentik justru menjadi semakin bernilai. Jika dikelola dengan persetujuan yang jelas dan perlindungan privasi yang kuat, di situlah seharusnya keunggulan AI Indonesia dibangun.

Sayangnya, negara kerap mengaburkan batas antara kehadiran dan penguasaan teknologi. Pada era Presiden Joko Widodo, para pendiri startup dibawa ke Silicon Valley dan salah satunya kemudian diangkat menjadi menteri. Sosok pendiri unicorn pun menjadi simbol masa depan digital Indonesia, seolah kemampuan teknologi nasional dapat diwakili oleh satu figur dan satu logo.

Narasi serupa berlanjut pada hilirisasi nikel yang dijadikan salah satu warisan utama pemerintahan, meski panel WTO menyatakan larangan ekspor Indonesia melanggar ketentuan perdagangan. Indonesia mengajukan banding ke lembaga banding WTO yang saat ini tidak berfungsi.

Pada masa Presiden Prabowo Subianto, narasi tersebut berlanjut dengan tambahan ambisi di bidang AI. Awal 2025, seorang menteri senior bahkan menjanjikan "ChatGPT versi Indonesia" dalam waktu dua pekan. Janji seperti itu mungkin menarik di atas podium, tetapi juga memperlihatkan betapa mudahnya teknologi diperlakukan sebagai barang demonstrasi, bukan sebagai kemampuan yang dibangun melalui riset jangka panjang.

Di sinilah besaran belanja riset menjadi persoalan yang sulit diabaikan. Indonesia hanya mengalokasikan sekitar seperempat persen dari PDB untuk riset, salah satu yang terendah di antara negara-negara dengan perekonomian besar. Angka tersebut jauh di bawah target tiga persen pada 2025 yang pernah tercantum dalam rencana induk nasional.

Dengan investasi sekecil itu, sulit membayangkan Indonesia keluar dari posisi sebagai perakit, operator, atau pemasok komoditas. Kita berbicara tentang kemandirian, tetapi belum bersedia membayar biaya untuk membangun pengetahuan sendiri.

Semua ini bukan alasan bagi Indonesia untuk menutup diri atau berusaha mengembangkan seluruh teknologi secara mandiri. Tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri dalam teknologi. Namun, keterbukaan juga tidak boleh menjadi pembenaran bagi ketergantungan yang tidak pernah berakhir.

Indonesia perlu memilih sejumlah bidang strategis untuk benar-benar dikuasai, seperti AI berbasis data lokal, ilmu material dan baterai, panas bumi, maupun sistem pertahanan. Modal, talenta, dan besarnya pasar domestik terlalu berharga untuk terus disebarkan demi mengejar setiap tren baru.

Membangun kemampuan dasar memang lebih lambat, lebih mahal, dan tidak semenarik peluncuran aplikasi atau peresmian smelter. Hasilnya mungkin baru terlihat setelah bertahun-tahun, jauh melampaui masa jabatan pemerintahan maupun siklus pemberitaan. Namun, tanpa kesabaran itu, Indonesia akan terus menyamakan keikutsertaan dengan kepemilikan serta ketergantungan dengan kedaulatan.

Kita tetap menari, tetapi irama dan kapan pertunjukan berakhir masih ditentukan oleh orang lain.