Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Modus Main 'Raja-Rajaan' Jokowi Dibongkar, Ada Perlawanan Gelar Adat Tak Bisa Dibeli oleh Surat Politik

Modus Main 'Raja-Rajaan' Jokowi Dibongkar, Ada Perlawanan Gelar Adat Tak Bisa Dibeli oleh Surat Politik Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Manuver politik Jokowi yang memanfaatkan tradisi kembali memicu polemik. Kali ini, sebuah surat resmi dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim yang meminta penganugerahan gelar adat kepada Joko Widodo (Jokowi) dan berujung pada penolakan keras dari masyarakat setempat.

Sorotan tajam datang dari jurnalis senior, Hersubeno Arif, yang membeberkan poin-poin krusial terkait insiden penolakan tersebut. Menurutnya, langkah DPD PSI Muara Enim yang diwakili oleh ketuanya, A. Elfin MZ Muchtar, dinilai melanggar pakem tradisi lokal.

Surat tersebut ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende dengan permintaan agar Jokowi disematkan gelar kehormatan "Meraje". Namun, alih-alih disambut baik, permintaan tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh para pemangku adat.

Kesakralan Gelar 'Meraje' yang Tak Bisa Dipesan

Penolakan dari masyarakat adat Semende bukan tanpa alasan yang kuat. Dalam tatanan adat mereka, khususnya pada sistem Meraje Anak Belai atau Ghumah Tunggu Tubang, penyematan gelar "Meraje" adalah urusan yang sangat sakral.

"Gelar tersebut hanya bisa diberikan berdasarkan garis keturunan (genealogi) yang jelas, bukan sekadar gelar kehormatan yang bisa disematkan kepada orang luar wilayah. Pemberian gelar juga harus melewati serangkaian aturan adat yang ketat dan luhur, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipesan melalui selembar surat dari partai politik," kata Hersubeno dalam video di akun Youtube-nya.

Di luar isu pelanggaran tata krama adat, Hersubeno Arif menyoroti motif politik yang lebih besar di balik surat PSI tersebut. Ia melihat insiden di Muara Enim ini bukan kejadian yang berdiri sendiri.

Hersubeno menilai ada pola berulang yang ia sebut sebagai "main raja-rajaan", di mana terdapat upaya sistematis untuk terus mencari dan menyematkan berbagai gelar adat dari berbagai daerah kepada Jokowi.

Pola ini dituding erat kaitannya dengan kepentingan politik tertentu, khususnya yang melibatkan manuver PSI di tingkat akar rumput.

"Memalukan, terbongkar modus Jokowi Main Raja-Rajaan," katanya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat