Ketua Partai Hijau Kritik Nahkoda Baru di PBNU: 'Mau Siapa pun, Paling Jadi Alat Stempel Rezim'

Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi sekaligus Ketua Partai Hijau, KH Roy Murtadho atau Gus Roy, mengkritik arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia menilai pergantian Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU tidak akan membawa perubahan substantif terhadap organisasi dan kebijakan yang dijalankan.

Gus Roy menyebut sejumlah figur yang dikaitkan dengan bursa kepemimpinan PBNU, termasuk Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Kikin nantinya memimpin PBNU berpotensi mempertahankan garis kebijakan yang selama ini berjalan.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menjadi tantangan bagi PBNU, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga sikap organisasi terhadap pemerintah.

Pertama, Gus Roy mengkritik keterlibatan PBNU dalam pengelolaan konsesi tambang. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar eksploitasi lingkungan dan tidak sejalan dengan upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, ia menilai PBNU belum cukup serius membangun kemandirian ekonomi berbasis sektor non-ekstraktif. Menurutnya, penguatan ekonomi tersebut penting untuk menjaga independensi dan marwah organisasi.

Ketiga, Gus Roy mengkritik sikap PBNU terhadap pemerintah. Ia menilai organisasi tersebut perlu mengambil posisi yang lebih kritis terhadap kebijakan negara yang menurutnya berorientasi neoliberal dan militeristik.

Keempat, ia menyoroti minimnya kajian sosial-keagamaan yang dinilai dapat menjadi basis bagi organisasi untuk memberikan kritik terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan masyarakat.

"Mau dipimpin Gus Kikin atau Gus Yahya, tidak akan ada perubahan berarti pada organisasi NU, baik pada level visi maupun tata kelola. PBNU tidak akan mampu mentransformasi kehidupan masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera karena hanya jadi alat stempel kepentingan rezim,” tegas Gus Roy.

Gus Roy juga menyoroti keterlibatan sejumlah elite PBNU dalam politik praktis. Ia mengaitkannya dengan dukungan terhadap Prabowo Subianto serta wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Gus Roy, dinamika tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk membawa organisasi kembali pada pola politik yang ia nilai dekat dengan karakter Orde Baru dan militeristik. Sebagai bentuk kritik, Gus Roy menyampaikan pesan simbolis terkait kondisi kepemimpinan PBNU.

“Bendera setengah tiang ini harusnya untuk semua aktor PBNU yang masih menjadi bagian dari kepentingan rezim neolib-militeristik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa organisasi maupun tokoh agama tetap merupakan bagian dari realitas sosial dan sejarah sehingga tidak terlepas dari kritik.

Menurut Gus Roy, posisi keagamaan seseorang tidak semestinya membuat kebijakan maupun keputusan yang diambil organisasi terbebas dari evaluasi publik.