Bertubi-tubi Kritikan, Kepercayaan Publik terhadap Prabowo-Gibran Masih Capai 63,2%

Di tengah berbagai sorotan terhadap kinerja pemerintah, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata masih berada di atas 60 persen. Temuan ini tergambar dalam survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 63,2% publik menyatakan percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tercatat sebesar 55,1%.

Meski kepercayaan publik masih cukup tinggi, penilaian terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan menunjukkan angka yang lebih rendah. Sebanyak 47,0% publik mengaku puas, sedangkan 41,8% menyatakan tidak puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Ogah Terima Bantuan Asing, Prabowo: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman

Sorotan lainnya muncul ketika responden ditanya mengenai kebutuhan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Mayoritas, yakni 51,9% publik, menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet. Sementara itu, 27,9% mengatakan tidak perlu dilakukan reshuffle.

Dari kelompok masyarakat yang menginginkan perombakan, bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak disebut perlu mendapat perhatian. Sebanyak 30,8% responden menginginkan reshuffle di bidang tersebut.

Selanjutnya, 22,0% menilai perombakan diperlukan pada Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara 6,8% lainnya menunjuk Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan dan Bidang Pangan.

Alasan publik mendorong reshuffle juga cukup jelas. Faktor terbesar adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, dengan persentase mencapai 55,5%. Alasan berikutnya adalah menteri dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin, sebesar 10,7%.

Baca Juga: Disindir Punya Kabinet Gemuk, Prabowo: Kita Negara Besar, Timor Leste Saja 28 Menteri

Selain itu, sebanyak 9,3% publik menilai ada menteri yang jarang turun ke masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kinerja dan kedekatan pejabat dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik terhadap kabinet.

Adapun dalam hal gaya komunikasi pemerintah dan kementerian ketika menyampaikan informasi kepada publik, 51,2% responden menilainya baik. Sebaliknya, 40,2% mengatakan gaya komunikasi tersebut tidak baik.

Survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei memiliki margin of error (MoE) +/-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam pelaksanaannya, Poltracking menggunakan metode stratified multistage random sampling. Klaster survei mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia yang ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.