Soal Prabowo Dianggap Tak Kerja, Gerindra: Bakom Kalah Lawan Kelompok di Luar Sana

Partai Gerindra menilai rendahnya persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan tidak semata-mata mencerminkan hasil kerja dari Presiden Prabowo Subianto.

Elite Fraksi Gerindra Sugiat Santoso justru menyoroti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Menurutnya, lembaga itu belum mampu memenangkan pertarungan komunikasi di tengah derasnya informasi yang membentuk opini publik. Kondisi itu disebut membuat kinerja pemerintah yang dinilai baik berdasarkan sejumlah indikator kuantitatif justru tidak dirasakan secara positif oleh masyarakat.

Baca Juga: Di Tengah Isu Dipasangkan Bareng Gibran, Elektabilitas Dedi Mulyadi Terus Bayangi Prabowo

“Kalau kita belajar dari teori chomsky itu, berarti kan ini menunjukkan bahwa lembaga ini kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik. Karena faktanya, di beberapa survei terbaru, approval rating pemerintah itu di bawah 50 persen,” ungkap Sugiat, dikutip Selasa (1/9/2026).

Menurut Sugiat, persoalan tersebut menjadi serius karena masyarakat bisa mendapatkan kesan bahwa pemerintah tidak bekerja, meskipun indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang berbeda.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang menurutnya tetap berada di atas 5 persen sejak triwulan pertama hingga triwulan kedua. Angka tersebut dinilai positif apabila dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang disebut berada di kisaran 3 persen.

“Misalnya, berdasarkan data kan pertumbuhan ekonomi kita dari katakanlah di 2026, dari triwulan pertama sampai triwulan kedua ini, ini di atas 5 persen. Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus,” kata Sugiat.

Ia juga menyoroti konsumsi masyarakat yang masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi Sugiat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih memiliki peran penting dalam menopang perekonomian.

“Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga kan?” tegasnya.

Namun, persoalan yang dipermasalahkannya justru terletak pada jarak antara indikator tersebut dengan persepsi masyarakat.

“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang sedang menuju krisis,” sambung dia.

Adapun Sugiat menyebut investasi yang masuk pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Menurut dia, besarnya investasi tersebut berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja.

Akan tetapi, berbagai capaian itu dinilai belum berhasil dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap pemerintah tidak selalu mengikuti indikator yang diklaim menunjukkan kinerja positif.

Ia menilai komunikasi pemerintah tidak boleh sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus mampu menjangkau masyarakat dan bersaing dengan narasi yang berkembang di luar pemerintah.

“Ini menunjukkan bahwa lembaga itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintah sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif,” kata Sugiat.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat muncul kesan seolah-olah pemerintah tidak bekerja atau gagal memenuhi harapan publik. Padahal, Fraksi Gerindra melihat adanya sejumlah capaian yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih objektif.

Sugiat bahkan mengatakan pihaknya selama ini merasa ikut mengambil sebagian tugas komunikasi pemerintah dengan berulang kali menjelaskan capaian pemerintahan Prabowo kepada masyarakat.

“Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah. Kami menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu,” kata dia.

Baca Juga: Soal Pembahasan Gibran-Dedi Mulyadi di Solo, PSI: Pak Jokowi Cuma Menitipkan agar Kami Lebih Cepat

Karena itu, ia meminta lembaga itu memperbaiki strategi komunikasi publik. Menurut Sugiat, keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui angka, tetapi juga harus mampu dipahami masyarakat secara proporsional.