BPS Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,47 Triliun untuk Kegiatan Statistik 2027

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada 2027. Adapun pagu anggaran BPS pada tahun depan dialokasikan sebesar Rp6,4 triliun.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena pada 2027 BPS memiliki sejumlah kegiatan statistik yang harus dilaksanakan, termasuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) yang menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi.

“Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan juga bahwa BPS telah mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik tahun anggaran 2027,” kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ia mengatakan, pada 2027 BPS juga akan melakukan pemutakhiran survei biaya hidup atau survei pola konsumsi masyarakat. Kegiatan tersebut akan menjadi basis untuk penimbang dalam penghitungan inflasi dan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota.

Atas kebutuhan tersebut, BPS mengusulkan tambahan anggaran Rp1,473 triliun. Anggaran itu terdiri atas kebutuhan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan berbagai kegiatan statistik.

“Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kebutuhan usulan tambahan anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp 1,473 triliun rupiah,” tutur Amalia.

Ia merinci, dari total usulan tersebut, sebesar Rp546 miliar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dukungan manajemen. Sementara itu, Rp926 miliar dibutuhkan untuk kegiatan statistik, termasuk pelaksanaan sejumlah survei penting dan survei yang telah memasuki waktu pemutakhiran.

Baca Juga: BPS: Harga Beras Naik Lagi, Premium Melonjak 10% Setahun

Baca Juga: BPS Bentuk Tim Khusus Kaji Ulang Desil, Formula Penentu Kesejahteraan Bakal Dibongkar

Selain kebutuhan kegiatan statistik, BPS juga menyoroti kondisi sejumlah kantor BPS di daerah yang dinilai sudah tidak layak. Menurut Amalia, kerusakan tersebut membutuhkan perhatian khusus agar dapat dilakukan perbaikan.

"Bahwa saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan, karena kalau kita lihat fotonya di next slide, kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus,” pungkasnya.