Dedi Mulyadi Dituding Jadikan Isu Antikorupsi sebagai Modal Politik, Pengamat: Jangan Cuma Jadi Panggung

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan setelah bertemu dengan sejumlah aktivis yang selama ini membawa isu pemberantasan korupsi dan hukuman berat bagi koruptor. Pengamat Politik Heru Subagia menilai langkah tersebut patut dicermati karena isu antikorupsi dan kemanusiaan dinilainya berpotensi dijadikan bagian dari komunikasi politik menuju kepentingan elektoral.

Heru menilai pemberantasan korupsi merupakan persoalan publik yang seharusnya tidak berhenti pada pertemuan, pernyataan, atau panggung komunikasi politik. Menurut dia, keberpihakan terhadap agenda tersebut semestinya terlihat dari keberanian pemimpin ketika berhadapan dengan persoalan korupsi berskala besar.

Kritik itu disampaikan Heru setelah Dedi Mulyadi disebut mengundang Botok bersama sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena AMPB dikenal membawa sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi, termasuk perampasan aset dan hukuman berat bagi koruptor.

Heru mempertanyakan apakah kedekatan dengan kelompok aktivis tersebut benar-benar diarahkan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Ia justru melihat ada risiko isu yang seharusnya menjadi gerakan moral masyarakat berubah menjadi bagian dari panggung politik seorang kepala daerah.

Menurut Heru, Dedi Mulyadi semestinya menunjukkan keberanian yang sama ketika persoalan korupsi besar berkaitan dengan wilayah yang dipimpinnya. Ia bahkan mengklaim telah berulang kali menyampaikan tantangan agar kasus korupsi kelas kakap di Jawa Barat dibongkar secara terbuka, tetapi menurutnya belum mendapat respons yang memadai.

"Saya jamin 100 ribu persen Dedi Mulyadi takut menghadapi koruptor kelas kakap. Bahkan, sekadar berbicara secara terbuka mengenai persoalan korupsi besar yang terjadi di Jawa Barat saja, Kang Dedi tidak memiliki keberanian sama sekali," tegas Heru, Rabu (2/9/2026).

Kritik Heru kemudian diarahkan pada cara Dedi membangun komunikasi dengan kelompok yang memiliki perhatian terhadap isu antikorupsi. Ia menilai langkah tersebut tidak otomatis membuktikan adanya komitmen substantif jika tidak diikuti tindakan nyata dalam menghadapi persoalan korupsi.

Heru bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan penilaiannya terhadap karakter kepemimpinan Dedi. "Secara lugas saya katakan, Dedi Mulyadi ini ibarat ayam sayur dan hanya tampil sebagai raja kecil. Dia tidak berani melayani tantangan untuk membongkar kasus-kasus besar secara mendasar," lanjutnya.

Di sisi lain, Heru juga mempertanyakan posisi para aktivis yang memenuhi undangan Dedi Mulyadi. Menurutnya, kelompok masyarakat sipil yang membawa agenda pemberantasan korupsi perlu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis agar perjuangan mereka tetap dipercaya publik.

"Jika seandainya para aktivis mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa Dedi Mulyadi adalah sosok pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa harus datang? Mengapa harus melayani undangannya?" kata Heru mempertanyakan.

Baca Juga: Di Balik Pertemuan Dedi Mulyadi dan Warga Pati: Terlalu Urus Nasional, Daerahnya Sendiri Tak Terurus

Bagi Heru, persoalan tersebut menjadi penting karena isu antikorupsi memiliki daya tarik kuat di mata masyarakat. Ia khawatir narasi tentang pemberantasan korupsi, perampasan aset, hingga hukuman mati justru digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat citra politik seseorang.

Heru menyebut masyarakat saat ini semakin kritis dalam melihat manuver politik para elite. Karena itu, ia meminta publik tidak hanya melihat siapa yang tampil bersama aktivis, tetapi juga menilai apakah ada keberanian dan tindakan konkret yang mengikuti komunikasi tersebut.

"Isu kemanusiaan dan pemberantasan korupsi merupakan ranah publik yang mendasar. Isu ini tidak seharusnya dikomodifikasi untuk kepentingan elektoral semata," kata Heru.

Sorotan tersebut sekaligus menempatkan langkah komunikasi Dedi Mulyadi dengan aktivis antikorupsi dalam konteks politik yang lebih luas. Heru menilai publik perlu membedakan antara upaya membangun gerakan pemberantasan korupsi dengan strategi politik yang menggunakan isu tersebut untuk meningkatkan posisi seorang figur.

Heru pun kembali menegaskan kritiknya terhadap Dedi Mulyadi. Menurut dia, popularitas dan panggung komunikasi politik tidak cukup untuk membuktikan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi jika seorang pemimpin belum menunjukkan keberanian menghadapi kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat.