Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pertemuan Dedi Mulyadi dengan Botok dan AMPB Dipertanyakan, Ada Manfaat Elektoral?

Pertemuan Dedi Mulyadi dengan Botok dan AMPB Dipertanyakan, Ada Manfaat Elektoral? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Botok dan sejumlah tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menuai sorotan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mempertanyakan urgensi pertemuan tersebut dan meminta publik melihat kemungkinan adanya kepentingan politik di baliknya.

Iwan menilai pertemuan dengan kelompok masyarakat pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru. Namun, menurut dia, posisi Botok dan AMPB yang tengah mendapat perhatian luas membuat pertemuan itu wajar jika dibaca bukan hanya sebagai silaturahmi biasa.

“Pertanyaannya sederhana: apa urgensinya Dedi Mulyadi datang dan bertemu Botok dan kawan-kawan di Pati? Kalau memang murni silaturahmi, tentu sah. Tetapi publik juga berhak membaca bahwa pertemuan dengan figur dan kelompok yang sedang naik daun secara popularitas bisa memberikan keuntungan citra dan manfaat elektoral bagi seorang politisi,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 September 2026.

Sorotan tersebut muncul karena AMPB belakangan menjadi perhatian publik setelah menjalankan sejumlah aktivitas dan menyampaikan aspirasi masyarakat Pati. Kondisi itu membuat pertemuan dengan figur politik yang memiliki popularitas tinggi seperti Dedi Mulyadi dinilai Iwan memiliki nilai komunikasi politik tersendiri.

Menurut Iwan, publik akhirnya memiliki alasan untuk mempertanyakan tujuan pertemuan tersebut. Ia menyebut ada tiga kemungkinan yang perlu dilihat, yakni apakah pertemuan itu berkaitan dengan kepentingan sosial, kepentingan pemerintahan, atau justru menjadi bagian dari investasi politik.

“Botok dan AMPB saat ini sedang naik daun. Mereka menjadi perhatian publik karena kiprahnya di Pati. Maka ketika figur politik dengan popularitas seperti Dedi Mulyadi hadir dan membangun keakraban dengan mereka, sangat wajar kalau publik kemudian bertanya: ini kepentingan sosial, kepentingan pemerintahan, atau sedang membangun investasi politik?” ujar Iwan.

Iwan berpendapat popularitas sebuah gerakan masyarakat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi politisi. Karena itu, ia mengingatkan agar persoalan yang sedang dihadapi masyarakat tidak berubah menjadi sarana membangun personal branding.

“Jangan sampai kegelisahan dan popularitas masyarakat Pati dijadikan panggung pencitraan. Masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar kedekatan simbolik dengan tokoh politik,” tegasnya.

Bagi Iwan, persoalannya bukan pada keputusan Dedi bertemu masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pertemuan tersebut memiliki agenda substantif yang bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pati atau hanya menghasilkan kedekatan yang menarik perhatian publik.

Ia meminta Dedi Mulyadi menjelaskan secara terbuka mengenai substansi pertemuan dengan Botok dan tokoh-tokoh AMPB. Menurutnya, transparansi diperlukan agar publik dapat mengetahui alasan pertemuan tersebut serta manfaat yang dihasilkan setelahnya.

“Kalau ada agenda konkret, sampaikan kepada publik. Apa yang dibahas? Apa yang akan dilakukan? Apa kontribusinya untuk masyarakat Pati? Kalau tidak ada agenda substantif, publik tentu akan menilai pertemuan itu sebagai bagian dari pencitraan politik,” ujar Iwan.

Iwan menilai keterbukaan tersebut penting karena seorang pejabat publik tidak hanya dinilai dari kehadirannya di tengah masyarakat. Lebih dari itu, pertemuan dengan kelompok masyarakat seharusnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, penyelesaian masalah, atau bentuk bantuan yang terukur.

Baca Juga: Wacana Dedi Mulyadi-Ahok Terganjal 'Gunung Besar' di Indonesia

Dalam pandangannya, popularitas AMPB tidak seharusnya menjadi alasan utama seorang politisi membangun kedekatan. Politisi justru dinilai perlu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan, bukan hanya ketika sebuah kelompok sedang menjadi perhatian publik.

“Politisi jangan hanya datang ketika masyarakat sedang viral. Datanglah ketika masyarakat membutuhkan solusi. Karena kalau hadirnya hanya mengikuti momentum popularitas, publik bisa melihatnya sebagai politik oportunistik,” pungkas Iwan.

Pertemuan Dedi Mulyadi dengan Botok dan AMPB pun akhirnya tidak hanya dilihat dari sisi silaturahmi. Kritik Iwan membuat agenda dan hasil pertemuan tersebut menjadi bagian yang dinilai perlu dijelaskan kepada publik.

Apakah pertemuan tersebut murni merupakan komunikasi dengan masyarakat atau memiliki dimensi politik merupakan penilaian yang masih diperdebatkan. Namun, Iwan menegaskan ukuran utama seharusnya tetap berada pada substansi dan manfaat konkret yang diterima masyarakat Pati.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama

Tag Terkait: