Ada Agenda Jangka Panjang di Balik Pertemuan Dedi Mulyadi dan Warga Pati: Dia Ini Ingin Masuk...

Pertemuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dengan Warga Pati dinilai tidak hanya bisa dilihat sebagai aktivitas seorang gubernur yang merespons persoalan masyarakat di Indonesia.

Pengamat Komunikasi Politik Unisba Fadhli Muttaqien melihat terdapat kemungkinan agenda komunikasi politik jangka panjang di balik langkah tersebut. Menurutnya, Dedi sedang berupaya memperluas ruang kehadirannya dari politik daerah menuju percakapan publik berskala nasional.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Mesti Segera Disahkan, Mahfud MD: Kalau Nunggu Sempurna Semua Nggak Bisa

"Kang Dedi ini ingin masuk atau ingin merangsek ke dalam pembicaraan publik agar bisa terlihat secara publik. Maka Kang Dedi perlu untuk hadir dalam persoalan-persoalan nasional," ujar Fadhli, dikutip Kamis (3/9/2026).

Bagi Fadhli, masuk ke dalam isu nasional dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan popularitas seorang tokoh. Semakin luas isu yang disentuh, semakin besar pula peluang seorang figur mendapatkan perhatian publik di luar wilayah kekuasaannya.

Untuk Dedi Mulyadi, langkah tersebut dinilai dapat membuka ruang untuk membangun eksistensi politik yang lebih luas.

"Ini sebagai langkah progresif yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi untuk hadir di ruang-ruang publik secara nasional," kata Fadhli.

Namun, Fadhli mengingatkan bahwa strategi komunikasi politik tidak berhenti pada popularitas. Menurutnya, seorang tokoh memang perlu dikenal masyarakat, tetapi pengenalan tersebut harus diikuti dengan tingkat penerimaan yang baik.

"Masalahnya dalam konteks politik bukan hanya popularitas, melainkan akseptabilitas. Bagaimana keterimaan publik," ujarnya.

Artinya, semakin sering sang gubernur tampil dalam isu nasional belum tentu otomatis membuat posisi politiknya semakin kuat. Respons masyarakat terhadap tindakan tersebut justru menjadi faktor penting.

Fadhli bahkan menilai sejumlah tindakan politikus itu berpotensi meningkatkan popularitas, tetapi belum tentu menghasilkan penerimaan publik.

"Nah, saya rasa dengan apa yang ditindak dengan apa yang dilakukan oleh dia ini tidak akseptabel gitu, tidak diterima oleh publik," katanya.

Di sinilah potensi persoalan muncul. Jika agenda memperluas eksistensi politik tidak diimbangi dengan keberhasilan menjalankan pemerintahan daerahnya, strategi tersebut justru dapat menghadirkan persepsi negatif.

Fadhli menilai masyarakat dapat mempertanyakan prioritas sosok itu ketika gubernur mereka terlihat aktif masuk ke persoalan di luar wilayah pemerintahannya.

Ia menyebut pola tersebut berpotensi menjadi kritik terhadap politikus karena sebagai kepala daerah, fokus utamanya tetap menyelesaikan persoalan masyarakat Jawa Barat.

"Ini akan menjadi kritik untuk Dedi Mulyadi. Hal itu karena sebagai kepala daerah dia tidak substantif untuk mengurusi daerahnya sendiri," tuturnya.

Fadhli menilai masa depan strategi komunikasi politikus itu tidak hanya bergantung pada seberapa sering namanya muncul di ruang publik. Yang lebih menentukan adalah apakah masyarakat melihat langkah tersebut autentik, relevan, dan memberikan manfaat.

Baca Juga: Mahfud MD: PDIP Tak Menolak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Cuma Polisinya dan Jaksanya...

"Proses politik itu bukan hanya tentang popularitas, melainkan tentang elektabilitas dan akseptabilitas," ujar Fadhli.