Temui Warga Pati, Dedi Mulyadi Bisa Kehilangan Kepercayaan Warga Jabar: Dari Trust Jadi Distrust

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dinilai melakukan blunder dengan menemui Warga Pati, Pertemuan tersebut dinilai dapat membawa risiko politik baginya dalam kontestasi mendatang, khususnya di Jabar.

Pengamat Komunikasi Politik Unisba Fadhli Muttaqien memperingatkan, aktivitas sosok itu dalam isu nasional memang dapat membuat popularitasnya meningkat. Namun, jika publik daerahnya menilai perhatian terhadap daerah justru berkurang, modal kepercayaan tersebut bisa berbalik menjadi ketidakpercayaan.

Baca Juga: PSI Bongkar Jokowi Akan Keliling Jateng, Bawa Pesan Khusus di Kandang Banteng

"Ini akan membuat masyarakat jawa barat menjadi yang awalnya trust menjadi distrust," kata Fadhli, dikutip Kamis (3/9/2026).

Fadhli menjelaskan, persoalan utamanya bukan semata-mata sang gubernur ikut berbicara mengenai isu nasional. Masalah muncul ketika tindakan tersebut dipersepsikan tidak sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai gubernur.

"Kang Dedi ini ingin masuk atau ingin merangsek ke dalam pembicaraan publik agar bisa terlihat secara publik. Maka Kang Dedi perlu untuk hadir dalam persoalan-persoalan nasional," ujar Fadhli.

Namun, strategi tersebut mempunyai konsekuensi. Jika masyarakat melihat sosok itu lebih sibuk dengan persoalan di luar wilayahnya daripada menyelesaikan persoalan daerahnya, tingkat penerimaan terhadapnya dapat terganggu.

Fadhli mengingatkan bahwa masyarakat saat ini tidak mudah menerima begitu saja setiap aksi pejabat publik.

Terlebih, aktivitas seorang tokoh politik dapat dengan cepat menjadi bahan perbincangan melalui media sosial. Publik dapat membandingkan antara apa yang dikatakan seorang pejabat dengan apa yang benar-benar dikerjakannya.

"Masalahnya publik hari ini sudah cerdas dalam menilai apakah ini autentik atau tidak gitu, apakah ini orisinal atau tidak," kata Fadhli.

Karena itu, popularitas yang diperoleh dari tampil dalam isu nasional tidak otomatis berubah menjadi elektabilitas. Fadhli menilai ada perbedaan penting antara menjadi terkenal dan diterima masyarakat.

"Masalahnya dalam konteks politik bukan hanya popularitas, melainkan akseptabilitas. Bagaimana keterimaan publik," ujarnya.

Ia bahkan menilai langkah gubernur saat ini berpotensi tidak diterima publik apabila tidak dibarengi dengan penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga: Mahfud MD: PDIP Tak Menolak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Cuma Polisinya dan Jaksanya...

"Nah, saya rasa dengan apa yang ditindak dengan apa yang dilakukan oleh dia ini tidak akseptabel gitu, tidak diterima oleh publik," kata Fadhli.