Agenda di Balik Isu Desil, PDIP: Angka Kemiskinan Turun, Orang Mampu Naik, Anggaran Bansos Jadi...

Penggunaan algoritma desil untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat kembali dipersoalkan, kali ini oleh Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli. Ia bahkan menduga terdapat persoalan di balik perubahan status desil yang membuat warga miskin atau rentan masuk ke kelompok kesejahteraan lebih tinggi.

Menurut Guntur, apabila klasifikasi desil terus bergerak ke atas tanpa diikuti kondisi ekonomi yang sebenarnya, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh penerima bantuan. Ia menduga kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap gambaran angka kemiskinan serta besaran anggaran bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

Baca Juga: UGM Buka Tabir Soal Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi, Terungkap Kejadian Tahun 1980-an

"Algoritma desil sepertinya direkayasa sedemikian rupa, tugasnya hanya menaikkan kasta-kasta desil. Tidak ada yang menurunkannya. Hasilnya angka kemiskinan turun, orang mampu orang kaya naik, anggaran untuk bansos dan subsidi menjadi kecil," ujar Guntur, dikutip Kamis (3/9/2026).

Guntur menilai perubahan status desil perlu mendapatkan perhatian karena menentukan apakah seseorang atau sebuah keluarga masuk dalam kelompok yang berhak memperoleh bantuan tertentu.

Ia mencontohkan pekerja serabutan yang memiliki penghasilan tidak tetap, tetapi menurutnya dapat tercatat dalam kelompok desil tinggi.

"Di berbagai daerah, pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu tercatat di desil 10," katanya.

Guntur juga menyinggung kasus seorang dosen honorer yang menurutnya berpenghasilan terbatas, tetapi justru dikategorikan dalam kelompok kesejahteraan tinggi.

Ia mempertanyakan sistem yang mengandalkan kategori administratif tanpa melihat seluruh kondisi keuangan rumah tangga.

"Hanya karena algoritma menilai profesi dosen otomatis identik dengan kemakmuran. Sistem yang tidak melihat gaji, tidak melihat utang, tidak melihat beban hidup nyata. Ia hanya membaca kategori di atas kertas," ujarnya.

Menurut Guntur, persoalan tersebut dapat berujung pada terputusnya akses kelompok rentan terhadap sejumlah program pemerintah. Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah misalnya sebagai contoh bantuan pendidikan yang berpotensi terdampak apabila status ekonomi keluarga berubah.

Guntur kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan angka kemiskinan. Dalam pandangannya, apabila masyarakat yang sebelumnya berada dalam kelompok miskin atau rentan dipindahkan ke desil yang lebih tinggi melalui sistem pendataan, angka kemiskinan secara administratif dapat terlihat menurun.

Pada saat yang sama, jumlah masyarakat yang dikategorikan mampu akan terlihat meningkat. Inilah yang menurutnya menjadi persoalan serius apabila perubahan status tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

"Sepertinya itu tujuan utama algoritma desil," kata Guntur.

Ia menilai sistem pendataan seharusnya digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan sekadar menghasilkan perubahan statistik.

"Algoritma desil adalah mesin yang secara sistemik menyingkirkan rakyat kecil dari haknya sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Temui Warga Pati, Dedi Mulyadi Bisa Kehilangan Kepercayaan Warga Jabar: Dari Trust Jadi Distrust

Karena itu, Guntur meminta persoalan akurasi pendataan menjadi perhatian. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan status kesejahteraan benar-benar menggambarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat, bukan sekadar perubahan pada data administratif.