Sekolah Libur karena Karhutla, Kenapa Siswa Masih Diminta Ambil MBG? Ini Penjelasan BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan siswa atau orang tua sempat diminta mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, makanan tersebut sudah telanjur dipersiapkan dan dimasak oleh dapur MBG sebelum keputusan sekolah diliburkan diumumkan.

Sudaryono mengatakan dapur MBG tidak langsung mengetahui adanya keputusan libur dari pemerintah daerah. Ketika informasi tersebut diterima, bahan baku sudah dibeli, dipersiapkan, bahkan sebagian makanan telah selesai dimasak.

"Saya mau klarifikasi yang Karhutla itu gini, ada kan katanya karena Karhutla, kemudian siswanya disuruh ngambil atau orang tua disuruh ngambil, itu begini. Karhutla itu kemudian karena ada Karhutla kemudian sekolahnya libur," ujar Sudaryono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Sudaryono, persoalan tersebut terjadi karena keputusan libur diumumkan setelah proses produksi makanan berlangsung. Dapur sudah melakukan pembelian bahan baku, mencacah bahan, melakukan persiapan, hingga memasak makanan untuk dibagikan pada hari tersebut.

"Tapi diumumkan di saat dapurnya sudah masak gitu loh, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil. Besoknya udah nggak ada lagi," jelasnya.

Karena makanan untuk hari itu sudah selesai diproduksi, siswa atau orang tua kemudian diminta mengambil MBG yang telah disiapkan. Namun, mekanisme tersebut hanya berlaku pada hari ketika makanan sudah telanjur diproduksi dan bukan berarti sekolah harus kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Untuk penyaluran berikutnya, BGN akan mengikuti keputusan pemerintah daerah mengenai status kegiatan belajar di sekolah. Jika sekolah masih diliburkan akibat karhutla, maka penyaluran MBG juga akan mengikuti kebijakan tersebut.

Sudaryono menegaskan BGN tidak memiliki kebijakan untuk memaksa sekolah tetap dibuka hanya agar program MBG dapat berjalan. Keputusan mengenai libur atau tidaknya kegiatan sekolah tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan program.

"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti," terang Sudaryono.

Baca Juga: BGN Ungkap Strategi MBG 2027 Usai Anggaran Dipangkas Rp30 Triliun

Menurutnya, BGN harus menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi di masing-masing daerah. Hal tersebut termasuk ketika pemerintah daerah menetapkan penghentian kegiatan belajar mengajar karena faktor lingkungan seperti karhutla.

Sudaryono juga menegaskan BGN tidak akan menjadikan program MBG sebagai alasan untuk mengabaikan keputusan pemerintah daerah. "Pertimbangannya apa, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG, walaupun Karhutla buka lah sekolah, nggak," tegasnya.

Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab kabar mengenai siswa atau orang tua yang tetap diminta datang mengambil makanan ketika sekolah tidak menggelar pembelajaran tatap muka. BGN menyebut kondisi itu berkaitan dengan makanan yang sudah telanjur diproduksi sebelum keputusan libur diterima oleh dapur MBG.

Dengan pola tersebut, penyaluran MBG dalam situasi karhutla pada dasarnya bergantung pada waktu keluarnya keputusan pemerintah daerah. Makanan yang sudah diproduksi untuk hari itu tetap disalurkan, sedangkan penyaluran pada hari berikutnya menyesuaikan status sekolah.

BGN kini perlu memastikan koordinasi antara dapur MBG dan pemerintah daerah berjalan lebih cepat ketika terjadi kondisi darurat. Koordinasi tersebut penting agar keputusan penghentian kegiatan sekolah dapat segera diikuti penyesuaian produksi dan distribusi makanan.