Siswa Tetap Ambil MBG di Tengah Libur Karhutla, Begini Kata BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, pelaksanaan MBG mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait kegiatan belajar mengajar di wilayah masing-masing.

"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil," kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9). Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat terjadi ketika sekolah baru mengumumkan libur setelah dapur MBG telanjur memasak dan menyiapkan bahan makanan.

Sudaryono mengatakan makanan yang sudah diproses harus tetap disalurkan pada hari tersebut karena bahan baku telah dibeli, dicacah, dan dimasak. Namun, untuk hari berikutnya, distribusi MBG akan mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait status sekolah.

"Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan BGN tidak akan memaksakan program tersebut berjalan ketika sekolah diliburkan akibat kondisi karhutla. Untuk jenjang SMA, keputusan berada di tangan gubernur, sedangkan SD dan SMP menjadi kewenangan bupati atau wali kota.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla, termasuk pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara. Pemantauan mencakup titik panas atau hotspot, kondisi kebakaran, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang.

"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/9).

Ristianto mengatakan informasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla sekaligus memberikan panduan kepada masyarakat. "Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan," ujarnya.

Baca Juga: Pantas Tak Boleh Distop? MBG dan Kopdes Dinilai Jadi Modal Prabowo Menuju 2029

Menurut Ristianto, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu relatif cepat. Perubahan tersebut dipengaruhi konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.

Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan karhutla secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Khusus masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara, Ristianto mengimbau agar selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.