Bikin KTP Bisa Sekaligus Dapat Rekening untuk Bansos? Ini Rencana Pemerintah

Masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) nantinya berpotensi langsung mendapatkan rekening bank. Pemerintah sedang membahas skema tersebut sebagai bagian dari rencana pembukaan rekening massal untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai bantuan pemerintah lainnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan opsi pembuatan rekening otomatis saat warga mengurus KTP memang sedang dibahas. Namun, dia menegaskan skema tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah.

"Ada juga kemungkinan, masih dalam diskusi ya, setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dalam skema yang sedang dibahas, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian saldo awal bagi rekening baru tersebut. Nominal yang disebut Purbaya berada di kisaran Rp50 ribu hingga Rp80 ribu sebagai bagian dari bantuan awal.

Artinya, warga yang nantinya masuk skema tersebut tidak hanya memperoleh rekening, tetapi berpotensi langsung menerima dana awal di dalamnya. Meski begitu, besaran saldo dan mekanisme pemberiannya masih berupa pembahasan sehingga belum bisa dianggap sebagai ketentuan yang sudah berlaku.

Purbaya menjelaskan rekening tersebut ditujukan terutama bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening bank. Pemerintah akan menggunakan gabungan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening.

Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank pemerintah menyiapkan rekening bagi masyarakat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rekening yang disiapkan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Dua bank yang disiapkan untuk menjalankan rencana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI. Airlangga sebelumnya menyebut langkah itu juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional.

Jika skema KTP sekaligus rekening benar-benar diterapkan, proses pembukaan rekening tidak lagi sepenuhnya bergantung pada masyarakat yang datang sendiri ke bank. Data kependudukan dapat menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi warga yang belum memiliki rekening sekaligus mempermudah pemerintah menyiapkan kanal penyaluran bantuan.

Baca Juga: Cara Baru Daftar Bansos 2026: Luhut Siapkan 250 Ribu Agen Perlinsos Digital, Tak Perlu Ribet Urus Berkas

Pemerintah memang menargetkan rekening tersebut dapat membuat penyaluran bansos berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Purbaya mengatakan kepemilikan rekening akan memudahkan bantuan pemerintah disalurkan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Namun, rekening tersebut tampaknya tidak akan dibatasi hanya untuk bansos. Airlangga mengatakan berbagai program pemerintah ke depan berpotensi disalurkan melalui rekening yang disiapkan untuk masyarakat, meski pemerintah belum merinci program apa saja yang akan menggunakan mekanisme tersebut.

Rencana itu juga membuka persoalan baru mengenai rekening yang tidak aktif. Purbaya menyebut pihak Himbara telah menyatakan mampu menjalankan skema tersebut meski terdapat kekhawatiran mengenai biaya administrasi dan rekening yang nantinya tidak digunakan masyarakat.

Gagasan membuat rekening secara otomatis saat warga mengurus KTP masih berada pada tahap pembahasan. Jika nantinya disahkan, kebijakan tersebut tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses layanan perbankan, tetapi juga berpotensi menjadikan rekening sebagai salah satu kanal utama pemerintah untuk menyalurkan bansos dan berbagai program bantuan lainnya.