Turis Asing Cari Makan di RI, WNI Disiksa di Luar Negeri: Anggota DPR Sentil Keras Imigrasi

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, melontarkan kritik tajam terkait sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia yang dinilai jalan di tempat.

Ia menyoroti ironi menyedihkan di mana Warga Negara Asing (WNA) dengan mudah mencari nafkah di Tanah Air, sementara Warga Negara Indonesia (WNI) kerap dieksploitasi dan disiksa di luar negeri.

Kritik keras tersebut disampaikan Marinus di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (9/9/2026).

"Yang kita lihat setiap hari, orang asing keluar-masuk Indonesia, mencari makan di negara kita. Sementara di sisi lain, kita mengirimkan orang-orang Indonesia ke luar negeri, tetapi mereka justru disiksa dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum," tegas Marinus.

Marinus secara blak-blakan mengungkap maraknya WNA yang menyalahgunakan visa turis. Bukannya berlibur, mereka justru leluasa meraup keuntungan dengan bekerja secara ilegal di kantong-kantong pariwisata hingga kota besar, menyaingi lapangan kerja warga lokal.

"Di depan mata kita ada orang asing yang datang menggunakan visa turis, tetapi kemudian bekerja. Di Jakarta ada, di Bali juga ada. Ada yang mengajar diving, membuka kegiatan fitness, yoga, dan aktivitas lainnya," ungkapnya.

Terkait karut-marut arus keluar WNI yang berujung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja dan negara lainnya, Marinus mendesak Imigrasi tidak hanya berhenti pada penindakan di level bawah.

Ia menuntut aparat penegak hukum segera menyeret aktor intelektual di balik penyelundupan manusia tersebut.

"Jangan berhenti pada berapa orang yang dicegah atau berapa paspor yang dipalsukan. Yang harus kita bongkar itu siapa sponsornya, siapa perekrutnya, siapa jaringannya, perusahaan mana yang terlibat dan siapa fasilitatornya," cecar politisi ini.

Marinus juga menaruh curiga akan adanya intervensi pihak tertentu yang sengaja menekan petugas Imigrasi di lapangan demi meloloskan pemberangkatan WNI non-prosedural.

Ia juga mengkritik teknologi canggih bernilai miliaran rupiah seperti autogate dinilai percuma jika aparatnya masih tunduk pada tekanan kekuasaan, hubungan "bekingan" eksternal.

Legislator PDIP itu menilai pergantian menteri, dirjen, hingga kepala kantor tidak akan menghentikan kasus berulang jika mental dan integritas petugas di lapangan tidak dibenahi secara radikal.

WNI yang lolos secara ilegal akibat kelalaian administrasi akan menjadi beban berat bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ketika mereka menjadi korban kejahatan di negara tujuan.

"Persoalannya bukan hanya teknologi dan anggaran. Yang paling penting adalah integritas, kejujuran, dan keberanian menjalankan aturan. Kalau sistemnya bagus tapi bisa diintervensi, akhirnya sistem itu tidak berarti apa-apa," pungkasnya.