Digoyang dari Dalam, Iran Tangkap 8 Terduga Jaringan Pro-Monarki

Pemerintah Iran meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak di dalam negeri di tengah perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Kekhawatiran tersebut salah satunya berkaitan dengan aktivitas kelompok yang disebut pemerintah sebagai jaringan "anti-revolusioner" dan "pro-monarki".

Dikutip Serambinews melalui Aljazeera, 8 September 2026, media pemerintah Iran pada Minggu melaporkan penangkapan delapan orang yang diduga tergabung dalam jaringan yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.

Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Provinsi Fars menuduh kelompok itu menggunakan bom molotov dan membakar ban ketika terjadi demonstrasi nasional pada Januari lalu.

Penangkapan tersebut dilakukan ketika pemerintah Iran juga menghadapi kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya kembali aksi protes. Kondisi ekonomi yang memburuk disebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketidakpuasan masyarakat.

Perhatian pemerintah Iran terhadap kelompok pro-monarki tidak terlepas dari demonstrasi besar yang terjadi pada Januari. Dalam aksi tersebut, sebagian warga Iran diketahui menyuarakan dukungan terhadap kembalinya sistem monarki yang berakhir setelah Revolusi Islam 1979.

Salah satu tokoh yang dikenal dalam gerakan tersebut adalah Reza Pahlavi, putra Mohammad Reza Pahlavi, shah terakhir Iran, yang saat ini tinggal di luar negeri.

Reza Pahlavi secara terbuka menentang pemerintahan Republik Islam Iran. Pada Januari, ia juga menyerukan kepada masyarakat Iran untuk melakukan pemogokan dan mengikuti aksi protes nasional.

Namun, tidak terdapat bukti mengenai keberadaan kelompok bersenjata pro-monarki besar dan terorganisasi yang saat ini beroperasi di dalam Iran.

Berbagai aksi demonstrasi di Iran dalam beberapa tahun terakhir juga lebih banyak dipicu persoalan ekonomi dan penindasan politik daripada semata-mata keinginan mengembalikan monarki.

Meski demikian, pemerintah Iran menilai gerakan tersebut sebagai ancaman terhadap kelangsungan pemerintahan.

Pada 18 Maret, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 111 orang yang disebut sebagai bagian dari "sel monarkis" di 26 provinsi.

Pemerintah Iran juga menuduh demonstrasi Januari sebagai upaya kudeta yang melibatkan agen Amerika Serikat dan Israel serta pendukung monarki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional sebelumnya mengecam tindakan keras aparat Iran terhadap para demonstran. Sejumlah tahanan juga telah dieksekusi sejak perang dimulai, termasuk beberapa orang yang ditangkap dalam aksi protes Januari.

Tekanan terhadap pemerintah Iran juga datang dari Amerika Serikat. Selama demonstrasi Januari, Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat Amerika secara terbuka menyatakan dukungan terhadap para demonstran Iran.

Washington juga menyerukan agar aksi tersebut terus dilakukan dengan tujuan menekan atau menggulingkan pemerintahan Republik Islam.

Retorika serupa kembali muncul sejak perang dimulai. Pekan lalu, Trump membahas kemungkinan tekanan akibat perang, sanksi ekonomi, dan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dapat memicu pemberontakan dari dalam negeri.

Baca Juga: Kena Sanksi Ekonomi AS, Begini Cara Iran Masih Bisa Transaksi Internasional

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga menyebut kondisi ekonomi Iran berpotensi mendorong masyarakat kembali turun ke jalan.

Bessent mengatakan tekanan ekonomi dapat menyebabkan munculnya perpecahan di dalam IRGC. Ia menyinggung tingginya inflasi, antrean panjang, persoalan pembayaran kepada militer, serta kepanikan di sektor perbankan sebagai faktor yang dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat.

Kondisi tersebut membuat pemerintah Iran menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni ancaman militer dari luar negeri dan potensi ketidakstabilan keamanan di dalam negeri.