Maruarar Mau Pakai Teknologi China untuk Bangun Rusun di Indonesia

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka peluang pemanfaatan dan alih teknologi dari China untuk pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk Indonesia.

Peluang kerja sama tersebut dibahas Maruarar saat bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong di Kediaman Dubes RRT, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Pertemuan menjadi tindak lanjut pembahasan kerja sama perumahan antara Kementerian PKP dan Kementerian Perumahan RRT sekitar dua bulan sebelumnya.

Fokus kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi pembangunan rusun yang aman dan terjangkau, terutama untuk kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Teknologi dari China nantinya tidak akan langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi lahan dan regulasi di Indonesia.

Menteri Maruarar mengatakan pihak China akan mempelajari kondisi lahan serta ketentuan yang berlaku sebelum kedua pihak menentukan teknologi yang paling sesuai.

“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” kata Maruarar.

Menurut dia, kerja sama tersebut dibangun dengan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Selain transfer teknologi, pemerintah juga ingin memastikan pembangunan perumahan memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja dalam negeri.

“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, pengembangan teknologi perumahan dari China diarahkan tidak hanya untuk mempercepat pembangunan hunian, tetapi juga melibatkan produk dan sumber daya manusia Indonesia dalam pelaksanaannya.

Kementerian PKP dan pihak China kemudian sepakat membentuk tim bersama untuk mempercepat pembahasan kerja sama. Tim tersebut akan membahas sejumlah aspek, mulai dari regulasi, lahan, teknologi, hingga skema pelaksanaan pembangunan.

Tim dari Kementerian PKP akan melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Baca Juga: KAI Siapkan Lahan 2,1 Hektar untuk Pembangunan Rusun

Baca Juga: Kejar Program 3 Juta Rumah, SIG Andalkan Bata Interlock untuk Pangkas Waktu Bangun

Tim bersama juga akan melakukan survei terhadap lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan. Hasil pembahasan dan survei tersebut ditargetkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Dubes RRT pada akhir September 2026.

Kerja sama ini juga mencakup pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan perumahan. Dubes RRT Wang Lutong menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama Indonesia dan China di sektor tersebut.

Maruarar berharap hubungan Indonesia dan China dapat diterjemahkan menjadi kerja sama konkret di bidang perumahan, khususnya dalam penyediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat.