MBG Adalah Kunci, Tiap Keteledoran Dapur Risikonya Adalah Kehancuran Nama Baik Prabowo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki posisi yang sangat penting sekaligus rentan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, mengingatkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di tingkat dapur atau SPPG dapat berkembang menjadi risiko politik bagi kepala negara.

Menurut Henri, makan bergizi gratis bukan lagi sekadar program pemerintah di mata publik. Secara politik, program tersebut telah melekat kuat dengan presiden sehingga persoalan di lapangan berpotensi ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Prabowo.

Baca Juga: Roy Suryo Ternyata Masih Berpeluang Kantongi Rp206 Juta dari Kasus Ijazah Jokowi

"MBG itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran Prabowo," ujar Henri, dikutip Jumat (11/9/2026).

Henri kemudian menyoroti skala operasional makan bergizi gratis yang sangat luas. Program tersebut dijalankan melalui banyak dapur di berbagai daerah dengan melibatkan pekerja yang memiliki latar belakang dan kemampuan beragam.

Kondisi tersebut, menurutnya membuat potensi kesalahan tidak bisa diabaikan. Ia bahkan menggambarkan hubungan langsung antara kesalahan di dapur dengan risiko terhadap Presiden.

"Ibaratnya Kalau ada dapur teledor atau tidak hati hati dalam menyediakan makan bergizi gratis maka resikonya adalah nama baik Prabowo," tegasnya.

Peringatan tersebut disampaikannya di tengah berulangnya kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Ia menilai kejadian semacam itu menunjukkan bahwa program berskala nasional membutuhkan pengawasan dan pengendalian kualitas yang sangat ketat.

"Dengan banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah yang terus saja terjadi dan menelan banyak korban adalah sebuah fakta bahwa makan bergizi gratis itu penuh resiko dan sangat terbuka dari sabotase maupun kesalahan karena keteledoran para petugasnya," katanya.

Henri mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar dapat memastikan seluruh pekerja dapur menjalankan standar kehati-hatian yang sama.

"Persoalannya, percayakah kita pada semua karyawan tidak akan teledor dan tidak akan berbuat kesalahan hingga memunculkan produk makan bergizi gratis yang rendah kualitasnya atau bahkan beracun dan berbahaya?," timpalnya.

Bagi Henri, titik persoalan tersebut menjadi penting karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat MBG. Jika terjadi insiden besar, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpotensi terdampak.

Baca Juga: Tim Roy Suryo: BAP Jokowi Itu Hanya Soal Pencemaran Nama Baik, Cuma 5 Pertanyaan Berkaitan Ijazahnya

"Belum lagi jika ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan dari kerentanan sistem MBG. Lagi lagi resikonya adalah kepercayaan rakyat kepada Prabowo," tutur Henri.