Peringatan dari Pakar, Bukan Tak Mungkin Ada Upaya Hancurkan Prabowo Lewat Kasus Keracunan MBG

Istana diminta mewaspadai berbagai kerentanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, muncul kecurigaan bahwa hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan nama dari Presiden Prabowo Subianto.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto mengingatkan kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem makan bergizi gratis untuk kepentingan politik, menyusul cakupannya yang sangat luas dan melibatkan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Baca Juga: Tim Roy Suryo: BAP Jokowi Itu Hanya Soal Pencemaran Nama Baik, Cuma 5 Pertanyaan Berkaitan Ijazahnya

"Dengan banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah yang terus saja terjadi dan menelan banyak korban adalah sebuah fakta bahwa makan bergizi gratis itu penuh resiko dan sangat terbuka dari sabotase maupun kesalahan karena keteledoran para petugasnya," katanya, dikutip Jumat (11/9/2026).

Namun, Henri tidak menyodorkan bukti dalam pernyataan tersebut yang menunjukkan bahwa kasus keracunan makan bergizi gratis memang sengaja dilakukan untuk menyerang Prabowo. Ia hanya mempertanyakan kemungkinan tersebut dengan melihat kerasnya persaingan politik.

"Percayakah kita bahwa saat aktivitas politik itu sering diwarnai perebutan kekuasaan secara sadis, hitam dan kejam," jelasnya.

Dari situ, pakar tersebut kemudian mengajukan dugaan mengenai kemungkinan adanya upaya sengaja memanfaatkan kasus makan bergizi gratis untuk menghantam citra dari Prabowo.

"Tidak mungkin ada upaya kesengajaan, sabotase untuk menghancurkan presiden lewat kasus kasus keracunan makan bergizi gratis yang akibatnya nampak dramatis hingga mengikis kepercayaan publik padanya?," cetusnya.

Pernyataan itu menjadi peringatan agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan keracunan makan bergizi gratis sebagai kesalahan teknis. Menurut Henri, seluruh kemungkinan perlu diperiksa secara serius, termasuk apabila terdapat unsur kesengajaan.

Di sisi lain, Henri juga menyoroti kemungkinan keteledoran sebagai salah satu sumber persoalan. Program makan bergizi gratis melibatkan banyak pekerja dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda di berbagai wilayah.

"Mengendalikan kualitas makan bergizi gratis yang begitu luas, dengan melibatkan begitu banyak orang dengan berbagai macam kualitas di berbagai daerah membuka peluang Prabowo jadi sasaran tembak secara politik," jelasnya.

Henri menilai kondisi tersebut menciptakan risiko politik karena makan bergizi gratis telah sangat identik dengan Prabowo. Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memperketat pengawasan sekaligus memastikan setiap kasus keracunan ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan ruang bagi spekulasi politik.

Baca Juga: Update Kasus Ijazah, Roy Suryo Tuntut Jokowi Hadir dan Jelaskan Masa Kuliah hingga Lulus di 1986

"Secara politik, makan bergizi gratis itu identik dengan kehendak dan kebijakan Prabowo. Terus dan tidaknya program makan bergizi gratis ini tergantung kehendak, kemauan dan pikiran Prabowo. Belum lagi jika ada pihak ketiga yang mencoba mengambil keuntungan dari kerentanan sistem makan bergizi gratis, lagi lagi resikonya adalah kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Prabowo," tutur Henri.