Fokus Kebijakan Inklusif, Gubernur Kalsel Sabet Penghargaan ‘The Sraya Recognition’ 2026

Arah kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan membawa Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, meraih penghargaan nasional The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth.

Penghargaan ini diberikan dalam ajang Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Penghargaan dari media nasional diadona.id ini secara khusus dianugerahkan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai berhasil merumuskan kebijakan berdampak nyata bagi perempuan dan masyarakat rentan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang mewakili Gubernur menerima penghargaan tersebut, menyatakan bahwa kebijakan daerah saat ini memang diarahkan pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan masyarakat,” terang Muslim, Jumat (11/9).

Dalam penilaiannya, program pembangunan di Kalimantan Selatan dinilai tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga membuka akses bagi kelompok marjinal. Beberapa langkah konkret yang disorot meliputi, Pendidikan Kesetaraan: Pendorongan Program Paket A, B, dan C guna membuka akses pendidikan bagi warga, khususnya perempuan di wilayah pelosok.

Infrastruktur Pembuka Akses: Pembangunan Jembatan Pulau Laut tidak sekadar dilihat sebagai proyek fisik, melainkan infrastruktur vital untuk menghubungkan pelaku UMKM di kawasan kepulauan ke akses pasar yang lebih luas.

Selain pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, faktor perlindungan perempuan dan anak turut menjadi poin penting. Merespons pergeseran tren kejahatan ke ranah digital, Pemprov Kalsel telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polda Kalsel, Kementerian Agama, dan 21 perguruan tinggi pada 27 Juli 2026.

Kesepakatan ini berujung pada pembentukan forum atau satuan tugas untuk mencegah kekerasan dan kejahatan siber di institusi pendidikan. Mengingat ancaman saat ini telah berkembang menjadi perundungan siber (cyberbullying), penipuan digital, hingga pelecehan seksual berbasis elektronik.

“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin terkait inisiatif tersebut.

Langkah inklusif lainnya terlihat dalam pelibatan anak-anak pada proses pembangunan. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru lalu, pemerintah daerah membuka ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Langkah ini diambil agar arah pembangunan di Kalimantan Selatan bisa lebih tepat sasaran, partisipatif, dan ramah anak.

Muhidin menekankan bahwa pembangunan daerah harus menjadi ekosistem yang melindungi semua pihak. "Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal," pungkasnya.