Yang Disorot Karhutla, yang Dicopot Purbaya, Pak Dahlan Pertanyakan Kenapa Bukan Raja Juli

Keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kursi Menteri Keuangan dinilai belum cukup untuk membenahi Kabinet Merah Putih.

Desakan kini menguat agar perombakan (reshuffle) diperluas dengan mengevaluasi menteri-menteri bermasalah, salah satunya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Watihellu, menegaskan bahwa reshuffle tidak boleh sekadar menjadi ajang tambal sulam posisi politik.

Ia mendorong Presiden untuk mendepak menteri yang gagal bekerja, memiliki masalah etika, hingga menjadi beban komunikasi pemerintah.

"Presiden harus melihat siapa yang gagal bekerja, siapa yang bermasalah secara etika, siapa yang mengganggu kredibilitas pemerintah, dan siapa yang komunikasinya justru menjadi beban," tegas Dahlan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Salah satu sorotan utama Dahlan terhadap kinerja Raja Juli Antoni adalah penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, karhutla bukanlah bencana yang datang tiba-tiba. Wilayah rawan dan periode krisis sudah bisa dipetakan jauh hari.

Jika kebakaran masih terjadi dalam skala masif, Dahlan menilai strategi mitigasi dan pencegahan Kementerian Kehutanan telah gagal total.

"Presiden tidak bisa hanya menghitung berapa banyak api yang berhasil dipadamkan. Yang harus dilihat adalah apakah kementerian mampu mencegah kebakaran sejak awal. Kalau targetnya tidak tercapai, menterinya harus bertanggung jawab," bebernya.

Selain jeblok dalam urusan kinerja lapangan, rekam jejak etika dan kredibilitas hukum Raja Juli juga turut disorot.

Dahlan mengingatkan bahwa Presiden tidak perlu menunggu seorang menteri berstatus tersangka untuk melakukan pencopotan. Standar kepantasan dan etika pejabat publik harus dijunjung tinggi agar tidak mencoreng wajah pemerintah.

Lebih parah lagi, gaya komunikasi publik Raja Juli dinilai kerap menimbulkan kontroversi yang berujung mengharuskan Istana turun tangan melakukan klarifikasi.

"Seorang menteri adalah wajah pemerintah. Kalau komunikasi menteri berulang kali menimbulkan kontroversi, itu harus masuk dalam evaluasi. Komunikasi yang buruk bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden," ungkap pria yang disapa Pak Dahlan tersebut.

Di akhir pernyataannya, IPAC meminta Presiden Prabowo untuk berani mengambil langkah rasional dan objektif. Jika ada figur lain yang terbukti lebih kompeten, berintegritas kuat, dan mampu berkomunikasi dengan baik, Istana tidak boleh ragu melakukan pergantian.

Mempertahankan menteri berkinerja buruk hanya demi asas kenyamanan politik koalisi justru akan menjadi bom waktu bagi kelancaran agenda pemerintahan.

"Presiden harus berani memilih antara kenyamanan politik dan efektivitas pemerintahan. Kalau Raja Juli dinilai gagal, maka reshuffle terhadap dirinya merupakan keputusan yang rasional," tutupnya.