81 Ribu Transaksi Judol Terdeteksi di Kementerian PU, Nilainya Tembus Rp12 Miliar

Lebih dari 81 ribu transaksi judi online terdeteksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai transaksi tersebut bukan angka kecil karena secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Temuan itu menjadi sorotan karena aktivitas tersebut melibatkan ribuan pegawai di kementerian yang mengelola pekerjaan dan anggaran pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Data awal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Kementerian PU bahkan sempat mencatat sekitar 4.000 nama sebelum mengerucut menjadi sekitar 2.000 pegawai setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut.

Besarnya nilai transaksi membuat persoalan judi online di lingkungan Kementerian PU tidak lagi sekadar dilihat sebagai urusan personal pegawai. Kementerian menilai temuan tersebut berkaitan dengan persoalan disiplin, integritas, serta kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.

Proses pemeriksaan pun tidak langsung menjadikan seluruh nama dalam data awal sebagai pihak yang bersalah. Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi berdasarkan posisi pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti harus mendapatkan sanksi sesuai aturan. Ia juga membuka kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana.

“Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup,” ujar Dody.

Dody menilai persoalan tersebut harus ditangani serius karena Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaan serta anggaran negara. Menurutnya, besarnya tanggung jawab itu harus diikuti dengan standar disiplin dan integritas yang sepadan.

“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” tegas Dody.

Temuan aktivitas judi online tersebut berasal dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Data transaksi menjadi bahan awal pemeriksaan untuk menentukan posisi masing-masing pegawai dan bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi.

Inspektorat Jenderal memastikan tingkat keterlibatan pegawai tidak bisa disamaratakan. Setiap nama diperiksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia sebelum hasil verifikasi diserahkan kepada masing-masing unit organisasi untuk diproses sesuai ketentuan disiplin.

Kementerian PU juga mulai menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara kasus yang masih membutuhkan pendalaman tetap diperiksa satu per satu agar penanganannya tidak hanya berdasarkan data awal.

Baca Juga: Dipecat Prabowo karena Lindungi Mafia Judol? Begini Tangkisan Budi Arie

Jenis sanksi yang disiapkan mengikuti tingkat pelanggaran pegawai. Pelanggaran ringan dapat berujung pada teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis, sedangkan pelanggaran dengan tingkat lebih berat dapat berujung pada penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat.

Untuk pelanggaran berat, sanksi yang dapat dijatuhkan jauh lebih serius. Pegawai dapat dikenai penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan penanganan kasus tersebut juga diikuti evaluasi terhadap sistem pengawasan internal. Pemerintah tidak hanya ingin memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar, tetapi juga memperkuat pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai. Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,” ujar Apri.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya Kementerian PU memperkuat integritas dan tata kelola internal. Sebelumnya, kementerian juga telah menggelar sosialisasi mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal sebagai bagian dari pembinaan pegawai.

Angka 81 ribu transaksi dan nilai lebih dari Rp12 miliar menjadi gambaran besarnya persoalan yang harus ditangani Kementerian PU. Pemeriksaan dan pemberian sanksi kini diarahkan untuk memastikan setiap pelanggaran diproses berdasarkan bukti, sementara sistem pengawasan internal diperkuat agar risiko serupa dapat dicegah sejak awal.