Purbaya Sempat 'Ribut' dengan Pramono, Mahfud MD: Terlalu Percaya Diri

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti cara komunikasi publik mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Salah satu yang disorot adalah polemik Dana Bagi Hasil (DBH) antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kritik tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar Terus Terang yang tayang di YouTube pada Senin, 14 September 2026. Menurut Mahfud, perdebatan terbuka antaraparat pemerintah melalui media menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi di lingkungan pemerintahan.

Mahfud kemudian mengulas kembali polemik yang bermula dari rencana Pramono menerbitkan obligasi daerah untuk menghimpun pendanaan. Rencana tersebut mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan karena dinilai tidak diperlukan.

Pramono kemudian meminta agar pemerintah pusat tidak memotong porsi DBH yang menjadi hak daerah sebagai bentuk kompensasi atas penolakan tersebut.

Namun, respons Purbaya terhadap permintaan tersebut justru menjadi sorotan Mahfud.

"Terus Pramono bilang, 'Ya, kalau gak boleh oleh pemerintah pusat ya dana bagi hasilnya jangan dipotong dong, kembalikan ke daerah.' Ditanya lagi oleh wartawan, Purbaya menjawabnya, 'Memang dia bisa nekan saya?'," ujar Mahfud, mengutip kembali pernyataan dalam polemik tersebut.

Mahfud menilai perbedaan pandangan mengenai anggaran daerah semestinya diselesaikan melalui komunikasi internal antarpemerintah, bukan melalui perdebatan di ruang publik.

"Harusnya telepon-teleponan aja toh. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu," kata Mahfud.

Baca Juga: Bisa jadi Pasangan Prabowo? Mahfud MD Puji Sikap Politik AHY

Menurut Mahfud, persoalan tersebut menjadi salah satu contoh buruknya komunikasi publik Purbaya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menilai sikap terlalu percaya diri dapat membuat persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal justru berkembang menjadi perdebatan terbuka.

"Nah, mungkin komunikasi publiknya buruk, terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani," ujar Mahfud.

Mahfud menilai polemik antara Purbaya dan Pramono menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih baik antarpengelola kebijakan negara, terutama ketika menyangkut persoalan anggaran dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.