Soal 200 Juta Rekening untuk Penyaluran Bansos, DPR 'Masih Bingung' dan Pertanyakan

Rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening bank baru mendapat sorotan dari Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin. Ia mempertanyakan urgensi target tersebut, terutama karena salah satu tujuan pembukaan rekening adalah mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

Azis menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan target tersebut secara transparan. Menurut dia, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta jiwa.

Karena itu, Azis meminta pemerintah menjelaskan sasaran dari pembukaan rekening dalam jumlah besar tersebut. Ia juga meminta pemerintah memastikan skala program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan.

Azis mengapresiasi upaya mempercepat penyaluran bansos melalui perbankan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi pembukaan rekening ganda bagi masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki rekening bank.

Kondisi tersebut, menurut Azis, berpotensi meningkatkan jumlah rekening pasif atau dormant. Selisih antara jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening dan target 200 juta rekening baru juga dinilai perlu menjadi perhatian.

Selain persoalan sasaran, Azis menyoroti penggunaan anggaran program tersebut. Pemerintah disebut menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening secara massal.

Azis meminta pemerintah membuka dasar perhitungan target 200 juta rekening sekaligus menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Ia juga mendorong adanya evaluasi cost-benefit agar program benar-benar memberikan manfaat bagi penerima bansos.

Menurut dia, anggaran yang besar seharusnya tidak habis untuk kegiatan administratif yang tidak efektif. Pemerintah juga perlu memastikan pembukaan rekening tidak justru menimbulkan pemborosan akibat rekening ganda.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank.

Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bansos.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut. Setiap rekening direncanakan memperoleh dana awal sebesar Rp50.000.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran program berasal dari APBN. Namun, pemerintah masih membahas apakah seluruh anggaran akan dialokasikan dari APBN 2026 atau APBN 2027.

Baca Juga: PNS Kesulitan Gaji, Mahfud MD Kritik Purbaya Gagal

Pemerintah juga masih membahas mekanisme pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan mulai berjalan sebelum akhir 2026.

Pada tahap awal, pembukaan rekening massal akan dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Airlangga menyebut kedua bank tersebut dipilih karena merupakan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memiliki layanan perbankan ritel.