Tanggapi Peran Nusron di Pilpres, Prabowo Seperti Melihat Jasa Dadan Hindayana, Tapi Kalau Korupsi Rela 'Digaruk' Juga

Jurnalis senior Hersubeno Arief mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan campur tangan atau melindungi pejabat yang tersangkut masalah hukum.

"Pernyataan ini disampaikan melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suranto, yang menjadi sinyal “lampu hijau” bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang melibatkan lingkaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid," kata Hersu.

Untuk diketahui, sejak operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bogor pada Senin, 15 September 2026, Nusron Wahid tidak muncul di muka publik. Ia juga absen dalam dua kali rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa dan Rabu (15-16 September 2026).

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan Nusron berada di Jakarta dan tidak sakit, namun jadwalnya masih belum pasti. Sementara itu, media dan netizen menyebut posisi sang menteri “menghilang”.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suranto di Kompleks Parlemen, Rabu (16 September 2026), menegaskan sikap Presiden Prabowo.

"Presiden selalu mengatakan, kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan ikut campur dalam perkara seperti itu.”

Pernyataan singkat namun tegas ini dinilai sebagai lampu hijau bagi KPK. Jika bukti mencukupi, pintu pemeriksaan, pemanggilan, hingga penetapan tersangka terhadap Nusron Wahid terbuka lebar. Tidak ada imunitas politik dari Istana.

"Ironisnya, Nusron Wahid sebelumnya kerap menyatakan komitmen memberantas mafia tanah," pungkasnya.

Hersubeno menilai sikap Istana bukan sekadar retorika karena Presiden Prabowo sebelumnya membuktikan komitmennya dalam kasus Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan bagian dari tim sukses dan tim ahli dirinya.

"Meski sempat memuji kinerja Dadan dalam program Makan Bergizi Gratis dan memberinya penghargaan, Prabowo menyerahkan kasus korupsi tersebut ke kejaksaan. Ia juga menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus penyitaan Hotel Sultan milik Ponco Sutowo yang merupakan sahabat dekatnya," terangnya.

Meski demikian, Hersubeno menilai sosok Nusron Wahid bukan pejabat biasa. Ia menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Ketua DPP Golkar Bidang Keagamaan dan Kerohanian, serta kader penting Nahdlatul Ulama (NU).

Golkar merupakan partai dengan kursi terbanyak kedua di parlemen dan penyumbang terbesar koalisi pemerintahan Prabowo. Di internal NU, Nusron pernah menjabat Wakil Ketua Umum PBNU dan sempat masuk bursa calon Ketua Tanfidziyah sebelum mundur karena aturan dualisme jabatan.

"Backing politik sekuat itu akan menjadi ujian terbesar komitmen antikorupsi pemerintahan baru. Namun, dengan pernyataan Prabowo di Hambalang dan afirmasi dari Wamen Setneg, Istana tampak memilih untuk tidak membiarkan latar belakang politik menghambat penegakan hukum," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini publik menunggu dua hal: kapan Nusron Wahid akan muncul dan memberikan klarifikasi, serta apakah KPK akan memanfaatkan “lampu hijau” Istana untuk menaikkan status penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap sang menteri.

"Kasus suap HGB Bogor ini menjadi sorotan utama karena menyentuh langsung komitmen pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto," tutupnya.