Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PDIP Sentil KPK Soal OTT HGB Bogor, 'Rp106 Miliar Cuma Level Dirjen?'

PDIP Sentil KPK Soal OTT HGB Bogor, 'Rp106 Miliar Cuma Level Dirjen?' Kredit Foto: Twitter/Mohamad Guntur Romli
Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi Hak Guna Bangunan (HGB) di Bogor.

Guntur mempertanyakan keseriusan lembaga antirasuah tersebut yang dinilai mandek dan tebang pilih dalam menetapkan tersangka.

Kritik utama Guntur menyoroti nilai sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mencapai Rp106 miliar, rekor terbesar dalam sejarah KPK, namun ironisnya hanya mampu menjerat pejabat eselon tingkat Direktur Jenderal (Dirjen).

"Kalau KPK punya malu, tidak perlu membanggakan OTT Rp106 miliar ini sebagai rekor sitaan terbesar. Tersangkanya cuma level Dirjen, sementara Menteri yang terkait malah tidak diketahui rimbanya. Ini bukan prestasi, ini aib institusi,” tegas Guntur dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Guntur menilai, nominal rasuah yang mencapai ratusan miliar rupiah mengindikasikan bahwa kasus ini bukanlah permainan "kelas teri".

Ia merasa curiga jika penyidikan KPK pada akhirnya hanya berhenti pada level Dirjen tanpa mengusut tuntas aktor intelektual di baliknya.

Lebih lanjut, politikus PDIP tersebut menyinggung temuan aliran dana dan aset bernilai fantastis di kediaman Arif Sugiyanto. Menurut Guntur, sosok Arif dikenal luas sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

“Publik tidak bodoh. Rumah ratusan miliar yang ditemukan di kediaman Arif Sugiyanto itu adalah petunjuk terang benderang ke mana aliran dana sebenarnya bermuara,” paparnya.

Guntur menyayangkan sikap KPK yang terkesan lamban dan tidak transparan dalam memeriksa pihak-pihak petinggi yang diduga kuat memiliki keterkaitan langsung dengan kasus HGB Bogor ini.

Ia mendesak agar KPK tidak hanya menjadikan nama-nama elite sekadar sebagai 'pihak terkait' tanpa ada proses hukum lanjutan.

"Itu bukan kebetulan. Anehnya, Nusron cuma nongol sebagai pihak terkait tanpa ada pemeriksaan yang transparan ke publik. Jangan sampai ada kesan ada pihak yang sengaja diselamatkan,” pungkas Guntur.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat