Dipanggil Prabowo, Dirjen Bea Cukai Perketat Pengawasan Perbatasan dan Pesisir

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir guna mencegah penyelundupan barang ilegal maupun barang yang dilarang. Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Bea Cukai.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyampaikan hal tersebut usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

"Disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja," ujar Djaka kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyelundupan, termasuk narkotika dan balpres, serta barang-barang lain yang dilarang.

Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai akan memperkuat strategi pengawasan melalui penambahan peralatan dan pengetatan satuan tugas (satgas).

"Ya strateginya ya pasti nambah, nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat, itu saja," katanya.

Baca Juga: Rotasi Pejabat Era Purbaya Mau Dibatalkan, Dua Dirjen Kemenkeu Ajukan Keberatan

Djaka juga menyoroti pengawasan jalur laut, khususnya di sepanjang Selat Malaka. Menurut dia, Bea Cukai memiliki pangkalan sarana operasi yang didukung lebih dari 100 kapal yang nantinya akan diberdayakan untuk memperkuat pengawasan.

"Di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan, akan berdayakan semua," jelasnya.

Meski demikian, optimalisasi seluruh sarana operasi tersebut tetap bergantung pada ketersediaan anggaran. Djaka menyebut Bea Cukai telah memperoleh tambahan anggaran melalui pembahasan di Badan Anggaran.

"Ya kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran," pungkasnya.