Menkeu Suahasil: Tidak Mungkin Membersihkan Kalau yang Membersihkan Itu Tidak Bersih

Penguatan pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan teknologi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kualitas orang-orang yang berada di garis depan pengawasan justru menjadi faktor penting untuk memastikan penindakan berjalan efektif.

Suahasil menegaskan seluruh aparat yang bertugas di lapangan harus bekerja secara tertib, disiplin, kompeten, sekaligus memiliki integritas. Sebab, menurutnya, upaya membersihkan praktik yang bermasalah akan sulit dilakukan jika pihak yang menjalankan pengawasan sendiri tidak memiliki integritas.

“Manusia tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam dan Balpres di kantor DJBC, Jakarta Timur, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Daripada Dimakzulkan Gegara Ijazah, Gibran Disarankan Ikuti Cara Wapres RI Pertama

Ia mengatakan pemerintah akan memastikan aturan yang ada dapat mendukung aparat dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurut Suahasil, kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama dalam memperkuat pengawasan kepabeanan.

“Saya selalu percaya nomor satu adalah orangnya, orangnya mesti berintegritas,” ucap dia.

Meski begitu, pengawasan tidak hanya bergantung pada SDM. Suahasil juga menekankan pemanfaatan teknologi untuk menghadapi skala pekerjaan yang semakin besar.

Menurut dia, pemeriksaan tidak mungkin dilakukan hanya dengan mengecek barang satu per satu. Karena itu, teknologi seperti X-ray perlu diperkuat, termasuk untuk membantu menentukan kontainer yang harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga: Rustam Effendi Telusuri Jejak Ijazah Jokowi di Pasar Pramuka, Ada Saksi Kunci?

Selain teknologi, pengamatan dan kegiatan intelijen juga dinilai perlu dilakukan dengan baik. Suahasil mencontohkan perubahan nomor Harmonized System (HS) atau jenis barang dalam pemberitahuan impor sebagai salah satu sinyal yang dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut.

Di sisi lain, penguatan pengawasan tersebut tidak boleh justru menghambat arus barang yang masuk ke Indonesia. Suahasil mengingatkan bahwa sebagian besar barang impor dibutuhkan untuk menopang aktivitas perekonomian, baik sebagai input produksi maupun untuk konsumsi masyarakat.

“Sebagian adalah input untuk produksi, sebagian adalah untuk konsumsi masyarakat. Kedua-duanya jika dilakukan dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai lartas yang ada, ya harus kita fasilitasi,” ujar Suahasil.

Karena itu, ia meminta proses bisnis pengawasan terus diperbaiki agar pemeriksaan dapat berjalan aman tanpa membuat arus barang menjadi lebih lama.

“Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman," ungkapnya.

Suahasil menilai perpaduan antara SDM yang berintegritas, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan cara kerja menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan ke depan.