dr. Tifa Desak PDIP Buka Dokumen dan Saksi Kunci di Sengketa Ijazah

Sengketa terkait dokumen ijazah di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan desakan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengambil peran lebih aktif. Pegiat sosial dr. Tifa meminta partai tersebut membuka dokumen serta menghadirkan saksi yang berkaitan dengan proses pencalonan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu sebelumnya.

Desakan itu disampaikan dr. Tifa dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 25 September 2026. Menurutnya, posisi PDIP tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik partai tersebut yang pernah mengusung Jokowi.

Ia menilai PDIP semestinya ikut membantu kelompok masyarakat sipil yang kini mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"Sumber masalah utama di negara ini itu adalah orang yang bernama Jokowi, kan gitu. Dan kemudian mau diakui atau tidak kan PDIP yang membawa sumber masalah ini. Sehingga ketika dia menjadi sumber masalah maka bantuan terbesar yang tentunya harusnya diharapkan oleh orang-orang seperti saya ini itu harusnya dari PDIP," ungkap dr. Tifa.

Dr. Tifa mengaku belum melihat kontribusi nyata PDIP dalam membantu kelompok kritis mengungkap persoalan yang diperdebatkan di persidangan. Ia khawatir PDIP justru memperoleh keuntungan politik apabila persoalan tersebut berujung pada perubahan posisi politik, tanpa ikut menanggung risiko dalam prosesnya.

"Tapi sampai dengan hari ini frankly speaking saya belum melihat itu ya. Jadi seakan-akan PDI PDIP ini akan mencuci akan mencuci kotoran yang ini dengan saya gitu loh. Tapi PDIP yang nanti akan mendapatkan kredit dari sini sama sekali enggak punya. Saya enggak melihat 510 hari ini saya enggak melihat ada kontribusi apapun dari PDIP," tegasnya.

Karena itu, dr. Tifa meminta PDIP membuka akses terhadap dokumen dan saksi yang berkaitan dengan proses pencalonan Jokowi sejak perjalanan politiknya di masa lalu hingga pencalonan pada pemilu berikutnya.

"Saya minta tolong dari PDIP karena mereka ini yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 mengawal ya segala macam dokumen-dokumen dan saksi-saksi. Saya meminta bantuannya untuk dihadirkan sehingga kita bongkar semuanya sehingga akiles ini benar-benar terpalah menghujam tepat pada sasarannya," tambahnya.

Desakan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari perwakilan PDIP, Mas Fredy. Ia membantah anggapan bahwa partainya tidak mengambil sikap. Menurut Fredy, PDIP juga menjadi pihak yang terdampak oleh hubungan politik dengan Jokowi dan kini berada dalam posisi berseberangan.

"Kalau dibilang PDIP menikmati 5 tahun, yes, karena dia yang mengusung. Tapi bahwa apakah PDIP itu jadi korban? Yes. PDP jadi korban dan kita justru lawan Jokowi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita kepada publik dan kepada seluruh rakyat Indonesia," balas Fredy.

Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Melebar ke Gibran, PDIP Makin 'Terseret'

Mengenai permintaan pembukaan dokumen pencalonan, Fredy mengklaim PDIP telah memberikan sebagian data kepada pihak yang membutuhkan bukti terkait persoalan tersebut.

"Contoh yang paling sederhana teman-teman misalnya yang sekarang ini ya melawan Jokowi dengan yasa palsunya kan bukti-bukti rekaman jejak digital jelas Bu PDIP turut memberikan misalnya dokumen-dokumen yang pada saat itu mendaftar," pungkasnya.

Pernyataan kedua pihak menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sejauh mana PDIP telah mengambil peran dalam persoalan tersebut. Dr. Tifa meminta keterlibatan yang lebih terbuka melalui dokumen dan saksi, sementara Fredy menyatakan PDIP telah memberikan kontribusi meski tidak seluruhnya dilakukan secara terbuka.