Rp20 Triliun Sudah Disuntik, Prabowo Masih Minta Evaluasi BPJS

Presiden Prabowo Subianto kembali mengevaluasi kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Evaluasi dilakukan setelah pemerintah menyetujui suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini.

Prabowo memanggil sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Direktur Utama BPJS Prihati Pujowaskito.

Menkes Budi Gunadi mengatakan pertemuan tersebut salah satunya membahas kondisi keuangan BPJS. Pemerintah ingin memastikan bagaimana kondisi badan penyelenggara jaminan kesehatan tersebut, termasuk untuk menghadapi kebutuhan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Budi menyebut suntikan Rp20 triliun sebelumnya telah disetujui pemerintah. Dana tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS pada tahun ini.

“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp 20 triliun ke BPJS, saya dengan Pak Suahasil (Menkeu Suahasil Nazara) dan juga Pak Imin (Menko PM Muhaimin Iskandar). Ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini,” kata Budi.

Namun, perhatian pemerintah tidak berhenti pada persoalan keuangan. Prabowo juga ingin memastikan perbaikan kondisi BPJS nantinya turut dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Budi mengatakan pembenahan BPJS harus mencakup hubungan dengan rumah sakit, termasuk kualitas pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Menurutnya, kelancaran pembayaran menjadi salah satu bagian penting agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat ikut membaik.

“Karena itu harus diperbaiki dan kalau bisa perbaikannya bukan hanya dari sisi keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit juga bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dirasakan peserta BPJS ketika mengakses layanan kesehatan. Salah satunya berkaitan dengan waktu antrean yang dinilai masih panjang di sejumlah fasilitas kesehatan.

Budi mengingatkan agar perbaikan keuangan BPJS tidak justru berhenti pada kelancaran pembayaran. Masyarakat yang menggunakan BPJS juga harus mendapatkan akses dan kualitas pelayanan yang baik ketika berobat.

“Yang penting yang di situ, jangan sampai kita sudah tingkatkan kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antreannya tetap lama, masyarakat dibedakan, kalau dia masyarakat BPJS lebih sulit aksesnya,” kata Budi.

Baca Juga: Mahfud MD Ramal IKN dan Kopdes Berisiko Mangkrak Jika Prabowo Tak Lagi Berkuasa

Ia juga menyebut masih terdapat banyak keluhan mengenai kualitas pelayanan di rumah sakit. Karena itu, persoalan tersebut menjadi bagian yang ingin diperbarui dan dievaluasi pemerintah dalam pertemuan dengan Presiden.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Prihati Pujowaskito mengatakan pihaknya akan melaporkan berbagai capaian kepada Presiden. Laporan tersebut mencakup kondisi BPJS Kesehatan serta pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

“Kita laporkan semuanya soal BPJS kesehatan, capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari presiden,” kata Prihati.

Dengan demikian, suntikan Rp20 triliun bukan menjadi akhir dari pembenahan BPJS. Pemerintah masih harus memastikan kondisi keuangan yang lebih sehat dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Evaluasi Prabowo juga diarahkan untuk melihat keberlanjutan kondisi BPJS pada 2027 dan seterusnya. Tantangannya kini bukan hanya menjaga kemampuan finansial, tetapi memastikan perbaikan tersebut benar-benar terasa ketika masyarakat menggunakan layanan kesehatan.