Jokowi Wariskan 'Kardus Kosong' kepada Prabowo, Begini Kata Sosiolog Universitas Teknologi Nanyang Singapura
Kredit Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Sosiolog sekaligus Associate Professor di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., mengkritik kondisi yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengibaratkan transisi kekuasaan tersebut seperti penyerahan sebuah “kardus kosong” yang justru dipandang pemerintahan baru sebagai peti penuh emas.
Pandangan itu disampaikan Sulfikar dalam siniar di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Sulfikar, sejumlah persoalan struktural masih membebani Indonesia setelah sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Masalah tersebut mencakup penumpukan utang, kondisi keuangan badan usaha milik negara (BUMN), serta penurunan kualitas pendidikan dan lingkungan.
"Kita tahu utang terus menumpuk. Kemudian BUMN kita sakit parah secara finansial. Kualitas pendidikan kita cenderung menurun, kualitas lingkungan juga memburuk di mana-mana," papar Sulfikar.
Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintahan Prabowo untuk melakukan pembenahan. Namun, Sulfikar melihat adanya perbedaan antara kondisi yang diwariskan dan cara pemerintahan baru memandangnya.
"Ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo, Jokowi sebenarnya menyerahkan satu kardus kosong. Tetapi oleh Prabowo, kardus kosong ini dilihat sebagai peti yang penuh dengan emas. Ini soal halusinasi," jelasnya.
Sulfikar menilai cara pandang tersebut berisiko membuat pemerintah tidak cukup berfokus pada persoalan mendasar perekonomian. Ia juga mengkritik pendekatan ekonomi pemerintahan Prabowo yang, menurutnya, cenderung mengandalkan program populis di tengah berbagai keterbatasan sumber daya negara.
Lebih jauh, Sulfikar menyayangkan dominasi narasi politik yang berpusat pada Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, perhatian yang terlalu besar terhadap kedua tokoh itu berpotensi mengesampingkan gagasan dan alternatif kebijakan dari tokoh-tokoh lain.
"Dua orang ini hanya menghasilkan masalah buat kita. Kita harus mencari solusi, kerangka politik ekonomi baru di luar dari pertentangan dua orang ini," pungkasnya.
Sulfikar pun mendorong perlunya kerangka politik dan ekonomi baru yang berorientasi pada penyelesaian persoalan struktural. Dengan demikian, perdebatan politik tidak hanya berkutat pada persaingan elite, tetapi juga membuka ruang bagi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: