Partai Arab Menguat, Siapa yang Berani Mengajak Mereka Berkuasa?

Bayangkan sebuah restoran yang menyediakan 120 kursi. Dua kelompok berebut hak menguasai meja utama. Kelompok pertama membawa 53 kursi, kelompok kedua 48. Tiba-tiba datang rombongan yang menguasai 19 kursi. Secara hitungan, rombongan terakhir ini dapat menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi kekuasaan.

Namun, kedua kelompok utama masih berhitung sebelum mengajak mereka makan bersama. Begitulah kira-kira drama politik Israel setelah pemilu parlemen 27 Oktober 2026: representasi warga Arab-Palestina menguat, tetapi pintu pemerintahan belum sepenuhnya terbuka bagi wakil-wakil mereka.

Hasil sementara yang dilaporkan sejumlah media pada 28 Oktober menunjukkan bahwa blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 kursi. Blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mendapat 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab diproyeksikan mengantongi total 19 kursi. Penghitungan masih berlangsung, sehingga angka tersebut belum merupakan hasil final.

Belum ada satu blok pun yang mencapai 61 kursi, jumlah minimal untuk memperoleh mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 anggota. Dalam sistem parlementer Israel, partai dengan suara terbanyak tidak otomatis berhak memerintah. Pemerintahan harus dibentuk melalui dukungan mayoritas anggota parlemen.

Karena itu, perolehan kursi Likud, partai pimpinan Netanyahu, tidak langsung menentukan nasib pemerintahannya. Penentu berikutnya adalah kemampuan setiap kubu menggalang dukungan politik untuk membentuk pemerintahan.

Meskipun pemilu telah selesai, pertarungan kekuasaan belum mencapai garis akhir. Netanyahu masih memiliki peluang mempertahankan kekuasaan, sementara Eisenkot berusaha membangun alternatif pemerintahan. Namun, jalan menuju mayoritas bagi oposisi membutuhkan dukungan partai-partai Arab—dan justru di situlah persoalan politiknya muncul.

Matematika Koalisi dan Tembok Ideologi

Jika blok oposisi yang dipimpin Eisenkot berhasil menjalin kerja sama dengan partai-partai Arab, gabungan mereka berpotensi menguasai 67 kursi. Angka itu melampaui ambang mayoritas 61 kursi.

Di atas kertas, hitungannya sederhana. Dalam politik, persoalannya jauh lebih rumit. Setiap partai memiliki kepentingan, batas kompromi, dan konstituen yang harus dipertanggungjawabkan.

Eisenkot harus meyakinkan mitra-mitra potensialnya, termasuk Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, agar menerima kerja sama dengan partai-partai Arab. Sebagian kalangan dalam blok oposisi selama kampanye telah menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai tersebut.

Eisenkot sendiri menyatakan sejumlah persyaratan bagi calon mitra koalisi, antara lain pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, dukungan terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, serta komitmen agar seluruh warga menjalani dinas nasional. Persyaratan ini menjadi salah satu titik sensitif dalam pembicaraan koalisi.

Bagi para pemimpin partai Arab, persoalannya bukan sekadar memenuhi syarat administratif. Mereka mempertanyakan mengapa representasi politik warga Arab harus melewati ujian loyalitas yang membatasi ruang kerja sama, sementara partai-partai lain dapat bernegosiasi berdasarkan kepentingan politik masing-masing.

Dengan demikian, persoalan koalisi ini bukan semata-mata tentang siapa memiliki cukup kursi. Persoalannya juga menyangkut siapa yang dianggap sah menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan.

Partai Arab Bukan Pemain Baru

Dua kekuatan utama mewakili pemilih Arab dalam pemilu ini: Joint List, aliansi partai-partai Arab yang dipimpin Yousef Jabareen, dan Ra’am, partai yang dipimpin Mansour Abbas.

Abbas bukan pendatang baru dalam politik koalisi Israel. Pada 2021, ia mengambil langkah bersejarah dengan membawa Ra’am masuk ke dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett dan Yair Lapid. Dukungan partainya ikut memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang mengakhiri masa jabatan Netanyahu saat itu.

Pengalaman tersebut membuktikan bahwa kerja sama partai Arab dengan pemerintahan Israel memiliki preseden. Hambatan terbesarnya bukan ketiadaan mekanisme politik, melainkan kemauan para pemimpin partai untuk menerima kerja sama tersebut.

Abbas kembali membuka kemungkinan mendukung pemerintahan yang dipimpin Eisenkot. Menurut laporan Al Jazeera, ia bersedia mempertimbangkan kerja sama dengan syarat persoalan keamanan internal ditangani oleh partai Arabnya.

Jabareen dan Ahmad Tibi juga menyatakan kesiapan memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Jabareen menyerukan kemitraan Yahudi-Arab, sedangkan Tibi menyatakan kesediaan bekerja sama dengan partai-partai Yahudi untuk membuka jalan bagi pemerintahan alternatif.

Jika kerja sama tersebut terwujud melalui kesepakatan program yang jelas, partai-partai Arab berpeluang memperjuangkan kepentingan konstituennya secara lebih langsung. Namun, dukungan untuk membentuk pemerintahan tidak selalu berarti mereka harus menduduki jabatan kabinet. Dukungan dari luar koalisi pun dapat menjadi pilihan politik.

Oposisi Tidak Selalu Berarti Inklusif

Daniel Shek, mantan duta besar Israel, menilai kebangkitan suara Arab sebagai salah satu fenomena terpenting dalam pemilu ini. Besarnya dukungan tersebut mengirim pesan bahwa politik Israel tidak dapat terus mengabaikan bagian besar dari pemilihnya.

Namun, Honaida Ghanam, Direktur Jenderal Palestinian Forum for Israeli Studies di Ramallah, menyoroti hambatan yang lebih mendasar: penolakan sebagian kekuatan politik untuk menerima warga Arab sebagai mitra pemerintahan yang setara.

Netanyahu secara terbuka menyebut pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis sebagai sesuatu yang memalukan. Bennett juga menyatakan keinginannya membentuk pemerintahan yang hanya melibatkan partai-partai Zionis.

Sebaliknya, Yair Golan, pemimpin Partai Democrats yang berada dalam blok oposisi, menyerukan agar kubunya menghentikan pemisahan politik berdasarkan suara Yahudi dan Arab. Ia mendorong pembentukan pemerintahan perubahan yang melibatkan warga Arab Israel.

Perbedaan sikap itu memperlihatkan bahwa oposisi terhadap Netanyahu tidak otomatis berarti kesamaan pandangan tentang representasi warga Palestina. Sejumlah partai oposisi menginginkan perubahan kepemimpinan, tetapi tetap mempertahankan batas ideologis dalam memilih mitra pemerintahan.

Mereka menghadapi dilema: menerima dukungan partai-partai Arab demi mencapai mayoritas, atau mempertahankan batas koalisi meskipun pilihan itu mempersempit jalan menuju kekuasaan.

Di sinilah kebangkitan suara Arab menguji demokrasi Israel. Hak memilih telah memberi warga kesempatan menentukan wakil mereka. Namun, apakah suara tersebut juga akan diterjemahkan menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintahan?

Siapa yang Akan Duduk di Meja Kekuasaan?

Lalu, bagaimana akhir drama ini? Sejumlah kemungkinan terbuka: pemilu ulang, pemerintahan minoritas yang memperoleh dukungan dari luar koalisi, perpindahan sejumlah anggota parlemen ke kubu Netanyahu, atau pemerintahan persatuan nasional.

Semua opsi itu bergantung pada negosiasi politik yang berlangsung setelah pemilu. Proyeksi kursi belum cukup untuk memastikan siapa yang akhirnya membentuk pemerintahan. Netanyahu juga masih memiliki peluang untuk menggalang dukungan baru, meskipun bloknya belum mencapai mayoritas.

Pemilu ini memperlihatkan bahwa kemenangan elektoral dan kemenangan politik dapat berjalan di jalur berbeda. Partai-partai Arab berhasil memperbesar representasi mereka, tetapi keberhasilan itu belum menjamin akses ke pusat kekuasaan.

Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah suara Arab cukup besar untuk diperhitungkan. Dengan proyeksi 19 kursi, jawabannya jelas: suara itu memiliki bobot politik yang signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bersedia mengakui hak para wakil tersebut untuk ikut menentukan arah pemerintahan.

Di restoran politik Israel, rombongan pemilik 19 kursi sudah tiba. Persoalannya, apakah mereka akan memperoleh tempat di meja perundingan, atau hanya diminta menunggu di luar ketika menu kekuasaan dibagikan?