Ditjen Pajak Diminta Profesional Lakukan Penelaahan Adminstrasi dan Transaksi Tiga Perusahaan WNA

Keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan tiga perusahaan dengan seseorang berinisial RKHK menjadi perhatian Komunitas Pengawas WNA. Organisasi tersebut meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menelusuri kesesuaian administrasi badan usaha dan kepatuhan perpajakan ketiga perusahaan yang memiliki total modal disetor Rp6,2 miliar.

Ketua Komunitas Pengawas WNA, Nyoman Woro, mengatakan pihaknya telah menyampaikan pengaduan kepada kantor pelayanan pajak di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Jakarta Utara. Pengaduan itu berkaitan dengan PT BCI, PT SKS, dan PT SOK yang berdasarkan dokumen awal disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan dengan RKHK.

“Pengaduan kami sudah disampaikan melalui jalur resmi. Sekarang kami meminta Dirjen Pajak memastikan informasi tersebut dinilai secara profesional, termasuk menentukan apakah terdapat dasar untuk pengawasan atau pendalaman lebih lanjut,” kata Nyoman Woro kepada wartawan, Senin, 9 No yang disiapkan komunitas.

Dua surat pengaduan menjadi dasar permintaan tersebut. Pertama, Surat Nomor 09/KPWNA/X/26 tertanggal 22 Oktober 2026 mengenai PT BCI, yang diterima KPP Pratama Banyuwangi pada 27 Oktober 2026 berdasarkan Bukti Penerimaan Manual Nomor BPS-94/SMT/KPP.627/2026.

Kedua, Surat Nomor 10/KPWNA/X/26 tertanggal 30 Oktober 2026 mengenai PT SKS dan PT SOK, yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Salinan surat tersebut memuat cap penerimaan bertanggal 2 November 2026 dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan laporan perusahaan dan profil administrasi badan hukum AHU yang dikutip dalam pengaduan, PT BCI disebut memiliki modal disetor Rp2 miliar. Dalam dokumen tersebut, RKHK tercatat menguasai 99 persen saham atau senilai Rp1,98 miliar.

Sementara PT SKS disebut memiliki modal disetor Rp3 miliar. RKHK tercatat sebagai direktur utama sekaligus pemegang 60 persen saham dengan nilai penyertaan Rp1,8 miliar.

Adapun PT SOK disebut memiliki modal disetor Rp1,2 miliar. RKHK tercatat sebagai direktur utama dan pemegang 95 persen saham senilai Rp1,14 miliar.

Jika identitas pemegang saham pada ketiga perseroan tersebut terkonfirmasi merujuk pada orang yang sama, total nilai penyertaan saham yang dikaitkan dengan RKHK mencapai Rp4,92 miliar.

Komunitas menegaskan angka tersebut bukan temuan penghasilan tersembunyi ataupun kerugian negara. Namun, informasi kepemilikan itu dinilai relevan untuk diteliti lebih lanjut guna memastikan kesesuaian administrasi perusahaan dan kewajiban perpajakannya.

“Pengaduan ini kami maksudkan untuk membantu otoritas perpajakan meneliti kesesuaian administrasi badan usaha, kepemilikan saham, dan kewajiban perpajakan berdasarkan data yang dapat diverifikasi,” jelas Nyoman Woro.

Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai kemungkinan transaksi antarperusahaan, pencatatan penghasilan dan biaya, serta perlakuan pajak atas transaksi yang mungkin melibatkan pihak-pihak terafiliasi.

Baca Juga: Geger Transaksi Luar Negeri Bakal Dipalak Pajak! Begini Penjelasan DJP

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa, antara lain berdasarkan kepemilikan atau penguasaan. Apabila penyertaan modal seseorang memenuhi kriteria dalam ketentuan tersebut, hubungan itu dapat menjadi pertimbangan dalam menilai transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

Meski demikian, hubungan istimewa bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran perpajakan. Penilaian tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap identitas, struktur kepemilikan, transaksi, serta pemenuhan kewajiban pajak masing-masing badan usaha.

Dalam pengaduan kepada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, komunitas juga menyampaikan adanya perbedaan penulisan nama RKHK pada dokumen badan hukum dan perkara pengadilan.

Surat tersebut merujuk Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 354/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 460/Pdt.G/2026/PN Jkt.Tim.

Menurut uraian komunitas, perkara pertama berkaitan dengan permohonan penetapan kesamaan nama, sedangkan perkara kedua menyangkut gugatan mengenai pencantuman nama dalam akta notaris.

Pencocokan identitas tersebut diminta agar otoritas dapat memastikan ketepatan administrasi dan hubungan hukum para pihak sebelum menarik kesimpulan mengenai keterkaitan kepemilikan.

Komunitas juga meminta DJP menilai apakah informasi yang disampaikan memiliki dasar untuk pengawasan lebih lanjut. Salah satu ketentuan yang dirujuk adalah Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan tindak pidana perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan bukan konsekuensi otomatis dari pengaduan. DJP tetap harus menilai informasi, data, laporan, atau pengaduan tersebut berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Geger Transaksi Luar Negeri Bakal Dipalak Pajak! Begini Penjelasan DJP

Baca Juga: DJP Diminta Cermati Modal Rp2 Miliar dan Kepemilikan 99% Saham PT BCI

“Yang kami minta adalah penilaian berdasarkan bukti. Bila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur pidana perpajakan, tentu ada mekanisme hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Nyoman Woro.

Komunitas Pengawas WNA berharap Direktur Jenderal Pajak memastikan seluruh informasi mengenai PT BCI, PT SKS, dan PT SOK ditelaah secara profesional. Apabila tidak ditemukan dasar untuk tindakan lebih lanjut, penyelesaiannya juga diharapkan dilakukan sesuai prosedur.

Dengan demikian, fokus pengaduan bukan menetapkan seseorang atau perusahaan bersalah, melainkan meminta otoritas memastikan apakah keterkaitan kepemilikan, administrasi, dan transaksi ketiga perusahaan tersebut telah sesuai ketentuan perpajakan.