Kemenaker Bongkar Aturan Baru PKWT, Karyawan Kontrak Bisa Otomatis Jadi Pegawai Tetap karena Hal Ini
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan adanya perubahan aturan terkait batas maksimal masa kerja bagi karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dalam aturan terbaru, masa kontrak kerja PKWT ditetapkan paling lama dua tahun. Perusahaan masih diperbolehkan melakukan perpanjangan sebanyak dua kali, dengan durasi maksimal masing-masing satu tahun.
Artinya, seorang pekerja kontrak dapat bekerja dengan status PKWT selama maksimal empat tahun. Ketentuan ini berbeda dari aturan sebelumnya yang memungkinkan masa kerja kontrak mencapai lima tahun.
“PKWT tidak ada lagi maksimal lima tahun, hanya dua, satu, satu,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dikutip dari tayangan YouTube NgoPi SIK, Selasa (17/11).
Tak hanya mengatur durasi kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan yang memungkinkan pekerja berstatus PKWT beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap demi hukum.
Perubahan status tersebut dapat terjadi apabila perusahaan melanggar ketentuan penggunaan PKWT, termasuk mempekerjakan karyawan pada jenis pekerjaan yang seharusnya tidak menggunakan sistem kontrak.
Indah menjelaskan, pekerja yang dikontrak menggunakan PKWT tetapi kenyataannya menjalankan pekerjaan di luar ketentuan yang diperbolehkan, dapat memperoleh status PKWTT demi hukum.
“Katanya ada frasa demi hukum. Betul. Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT kemudian pemberi kerjanya ingkar. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” jelasnya.
Ketentuan mengenai pembuatan kontrak kerja juga diperjelas dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), PKWT wajib disusun secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Apabila kontrak dibuat dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan bahasa asing, tetapi ditemukan perbedaan penafsiran, maka naskah berbahasa Indonesia yang menjadi acuan.
Sementara itu, Pasal 85 mengatur konsekuensi apabila perusahaan tidak membuat PKWT secara tertulis. Dalam kondisi tersebut, perjanjian kerja secara otomatis berubah menjadi PKWTT demi hukum.
Baca Juga: Kemnaker Ungkap Aturan Baru Pesangon Karyawan, Perusahaan Tak Bisa Lagi Abaikan Kewajiban Ini
"Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu," demikian bunyi ketentuan Pasal 85.
Selanjutnya, Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa PKWT hanya boleh diterapkan pada pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Adapun jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem PKWT meliputi:
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya