Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Petisi Desak Semua Anggota DPR Buka Ijazah, Ternyata Ada 211 Legislator dengan Status Ini

Petisi Desak Semua Anggota DPR Buka Ijazah, Ternyata Ada 211 Legislator dengan Status Ini Kredit Foto: Rahmat Saepulloh

Terlepas dari tuntutan keterbukaan ijazah melalui petisi tersebut, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan calon anggota DPR RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Aturan itu secara khusus menjelaskan persyaratan yang wajib dipenuhi seseorang sebelum dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa bakal calon anggota legislatif harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai warga negara Indonesia.

Salah satu persyaratan yang ditetapkan berkaitan dengan pendidikan. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan tersebut mencakup lulusan SMA, madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), maupun satuan pendidikan lain yang memiliki kesetaraan.

Baca Juga: OJK dan LPS Bakal Bahas Penjaminan Polis dengan DPR Awal Desember

Tak hanya menetapkan batas minimal pendidikan, UU Pemilu juga mengatur dokumen yang harus disertakan sebagai bukti kelulusan.

Dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b, bakal calon anggota legislatif diwajibkan menyerahkan bukti pendidikan terakhir berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau dokumen keterangan lain yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Halaman:

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya