Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan

RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). 

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengonfirmasi agenda pengesahan tersebut. Ia menyebut rampungnya pembahasan RUU merupakan hasil kerja bersama untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan peradilan pidana.

"Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian

Dalam pembahasannya, Panja bersama anggota Komisi III DPR menyepakati 10 poin utama yang menjadi substansi RUU Perampasan Aset. Berikut rinciannya:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum

Pengaturan perampasan aset harus berlandaskan prinsip efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaannya wajib tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset

RUU ini mengatur jenis tindak pidana serta kategori aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Cakupannya juga meliputi penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong. 

3. Ancaman pidana tetap berlaku

Mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan pidana yang berlaku tetap dipertahankan, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Prosedur dan pembagian kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana

RUU ini mengatur tahapan perampasan aset tanpa putusan pidana secara terperinci, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan dalam setiap prosesnya. Tahapannya dimulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik

Pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan aset terkait tindak pidana tetap mendapatkan jaminan perlindungan apabila bertindak dengan itikad baik. Pengaturannya mencakup beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang agar hak pihak ketiga tidak diabaikan dalam proses perampasan aset.

6. Pengembalian aset kepada korban dan masyarakat

RUU ini mengupayakan agar aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan secara optimal kepada para korban tindak pidana. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

Pengelolaan aset akan menjadi tugas dan kewenangan badan yang kompeten. Badan tersebut harus menjalankan pengelolaan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, pengembalian, hingga pelepasan aset.

8. Pengawasan oleh badan independen

Pelaksanaan mekanisme perampasan aset maupun pengelolaannya akan diawasi oleh badan yang independen. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan

RUU ini juga memuat pengaturan untuk mencegah perampasan aset dijadikan alat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak semestinya digunakan sebagai sarana untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Pengelolaan aset akan didukung pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Sistem tersebut harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas agar proses pengelolaan aset dapat berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri

Tag Terkait: