CELIOS, KPA & PT SPP Buka-bukaan, Kenapa Urusan Tanah di Indonesia Bikin Investor Kabur?
Kredit Foto: Istimewa
Ketidakpastian dalam tata pengelolaah tanah berpotensi menghambat investasi, menahan pembangunan, menghilangkan kesempatan kerja, serta membuat aset yang seharusnya produktif justru terbengkalai.
Soal ini, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Nailul pun mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.
“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul di FGD bertema : Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.
Pasalnya, legalitas kepemilikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan produktivitas.
“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.
Nailul menambahkan, ketidakpastian hukum pertanahan dapat menciptakan kerugian ekonomi yang jauh lebih luas daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.
Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan karena konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, maupun investasi. Padahal, aktivitas tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek berganda bagi perekonomian di sekitarnya.
Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tidak jadi berlangsung. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan semestinya tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat penting agar tanah dapat berfungsi sebagai aset produktif.
Persoalan ini juga mendapat perhatian Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.
Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.
"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.
Ia menjelaskan terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Kepastian hak, menurut Iwan, tidak cukup hanya ditandai dengan keberadaan sertifikat. Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri.
Iwan juga menyoroti lemahnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Menurutnya, data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung dapat membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.
Ia menilai persoalan kelembagaan juga perlu dibenahi. Masyarakat yang menghadapi persoalan sertifikat atau klaim hak yang saling bertentangan tidak seharusnya hanya diarahkan untuk menyelesaikan semuanya melalui pengadilan.
“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” tegas Iwan.
Besarnya persoalan agraria juga terlihat dari catatan KPA. Sepanjang 2025, organisasi tersebut mencatat 341 letusan konflik agraria dengan luas areal sekitar 914.574 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga. Dimana konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.
Iwan menilai angka tersebut menunjukkan konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi SH, MH di mencontohkan kasus yang tengah dia tangani terkait tanah di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yakni sengketa lahan sekitar 5.700 meter persegi yang telah berlangsung 36 tahun.
Menurut Muchibi, MPT SPP mendasarkan klaimnya pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25. Dokumen tersebut berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 seluas sekitar 1.200 meter persegi.
Namun, pihak perusahaan lain juga mengklaim memiliki hak atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778. Menurut penjelasan Muchibi, klaim perusahaa merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.
Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sengketa. Sebab, kesamaan nomor girik tidak otomatis membuktikan bahwa dua pihak sedang mengklaim bidang tanah yang sama.
PT SPP pun kini kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk memperoleh kepastian mengenai status tanah di Sudirman Kavling 68.
Baca Juga: Sosialisasi Program Reforma Agraria, Pemerintah Tekankan Keberpihakan pada Rakyat
Dalam gugatan terbarunya, PT SPP menyampaikan bukti tambahan yakni pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap dilakukan sejak 1996 hingga 2026.
"Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” beber Muchibi.
Bicara soal total kerugian materiil dan immateriil diajukan PT SPP dalam gugatan ini mencapai Rp86 miliar ditambah bunga sebesar dua persen setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
Paparan di atas memperlihatkan, ketika penyelesaian sengketa berjalan berlarut-larut, tanah dapat kehilangan fungsi ekonominya. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reforma agraria bukan semata-mata berapa banyak sertifikat yang diterbitkan atau berapa luas tanah yang dibagikan.
Ukurannya adalah apakah negara mampu menjamin hak masyarakat, mengurangi konflik, memperbaiki distribusi tanah, dan memastikan sumber daya agraria memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: